OJK sinergikan program inklusi keuangan dan BUMDes tangani ketimpangan ekonomi
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut saat ini pihaknya tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui sinergi program dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diyakini mampu mendorong perwujudan desa maju.
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eko Ariantori, menyebut saat ini pihaknya tengah fokus terhadap inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui sinergi program dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diyakini mampu mendorong perwujudan desa maju dan masyarakat sejahtera.
Dengan adanya Bumdes, diharapkan juga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan antara perkotaan dengan perdesaan. "Membangun itu butuh akses keuangan jadi melalui program BUMDes yang kita sinergikan dengan program inklusi keuangan kita harapkan gap antara desa kota terkait dengan inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa mengejar ketertinggalannya," kata Eko pada saat Pelatihan dan Gathering Media Massa, di Purwokerto, Kamis, (5/3) malam.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
Sejauh ini, lanjut dia, sangat jelas terlihat bagaimana ketimpangan antara kota dan desa masih tinggi. Di mana tingkat kemiskinan di desa masih 13,9 persen, atau dua kali lipat dari tingkat kemiskinan di kota yang berkisar 7,72 persen.
Padahal, saat ini, potensi kekayaan desa cukup besar. Dengan total 74.958 desa, 61.821 desa memiliki potensi dalam pengelolaan sektor pertanian. 20.034 desa berpotensi di perkebunan, 12.827 desa berpotensi di perikanan, 1.902 desa berpotensi di wisata, dan 65.587 desa berpotensi di energi baru dan terbarukan.
Melihat potensi tersebut, OJK pun berinisasi bersama seluruh stakeholder untuk memfasilitasi di dalam percepatan pembangunan di desa melalui BUMDes. "OJK memfasilitasi BUMDes menjadi model yang inklusif. Partisipasi masyarakat besar, sektor keuangan sehat, ITnya bisa memfasilitasi koneksi-koneksi desa dengan baik," tandasnya.
Baca juga:
OJK optimistis Bank Wakaf Mikro mampu tekan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi RI
5 Fakta ketimpangan RI, termasuk harta 4 orang terkaya setara 100 juta warga miskin
Ketimpangan ekonomi, harta 4 orang terkaya RI setara milik 100 juta penduduk miskin
6 Pembangkit listrik dibangun entaskan kemiskinan Jawa Barat bagian Selatan
Bos Bappenas sebut kemiskinan Sukabumi bagian Selatan masih tinggi
Polres Gowa bedah gubuk derita Kakek Bunga jadi rumah layak huni
Mendes beberkan tiga penyebab tingginya stunting di Indonesia