Papua Barat jadi provinsi dengan ketimpangan pengeluaran tertinggi
Ketimpangan pengeluaran di Papua Barat mencapai 0,43 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2015 yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,40 persen, menurun 0,01 poin dari Maret 2015 sebesar 0,41 persen. Namun ada beberapa provinsi yang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduknya lebih tinggi dari Gini Ratio nasional sebesar 0,41 persen.
Dari 34 provinsi, Papua Barat menempati tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk paling tinggi di Indonesia, yakni sebesar 0,43 persen pada September 2015. Hal ini dikarenakan adanya jarak yang besar antara penduduk modern atau yang bekerja di industri tambang dan pemerintahan, dengan masyarakat tradisional.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
"Kalau di Papua Barat ada sektor modern, seperti Freeport. Sedangkan di bawahnya sangat tradisional sekali sehingga ada gap yang besar antara yang bekerja di pemerintahan dengan masyarakat awam," kata Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah di Gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).
Sementara itu, Yogyakarta dan DKI Jakarta juga termasuk provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 0,42 persen. Menurut Sairi, DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi negara, sehingga lapisan masyarakat atas memang tinggi dalam persentase, pendapatan, dan pengeluaran.
"Kalau Yogyakarta, konsumsi masyarakat lapisan bawah masih rendah dibanding provinsi lain. Sebetulnya lapisan masyarakat bawah di Yogyakarta tidak begitu tinggi dibanding Jakarta tapi konsumsinya lapisan bawah rendah. Sehingga gapnya lebih rendah," jelas dia.
Selain itu, ada empat provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk setara dengan Gini Ratio nasional, yakni Bali, Gorontalo, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan Gini Ratio sebesar 0,40 persen.
Sedangkan untuk provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran yang rendah, yakni Bangka Belitung sebesar 0,27 persen, Maluku 0,29 persen, Kalimantan Tengah 0,30 persen, Kalimantan Utara 0,31 persen. Kalimantan Timur dan Sumatera Barat 0,32 persen, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan sebesar 0,33 persen.
Ada pula Maluku, Aceh, Kepulauan Riau, dan Jambi sebesar 0,34 persen, NTT dan Lampung 0,35 persen, NTB dan Sulawesi Barat 0,36 persen, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Bengkulu 0,37 persen, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah 0,38 persen, juga Banten dan Papua 0,39 persen.
Baca juga:
Ini penyebab gini rasio September Indonesia di posisi 0,4 persen
September 2015, BPS catat gini rasio Indonesia 0,4 persen
Dinsos 2 kali gagal bawa Pak Su 'manusia gerobak' ke panti sosial
Potret Pak Su puluhan tahun tarik gerobak keliling Kota Malang
Cerita Sujono puluhan tahun tarik gerobak keliling Kota Malang
Meratapi korban gusuran Pasar Ikan tetap bertahan di perahu
Tak berdaya akibat tumor tulang, Ida berharap bantuan