Pascarevaluasi, aset PLN tembus Rp 1.227 triliun
Naik sebesar Rp 653,4 triliun.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatatkan penaikan aset tetap sebesar Rp 653,4 triliun pascarevaluasi akhir tahun lalu. Sehingga, total aset perseroan mencapai Rp 1.227 triliun.
Nilai ekuitas BUMN listrik tersebut naik sebesar Rp 661 triliun menjadi 848,2 triliun. Sehingga rasio utang terhadap ekuitas (DER) membaik dari 124,7 persen pada 2014 menjadi 29,7 persen.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
"Dampaknya membuat perseroan mampu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencari pendanaan eksternal dalam rangka mensukseskan program 35.000 MW," kata Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto di Jakarta, Rabu (29/6).
Lanjut Sarwono, pada 2015, pihaknya melakukan re-assessment atas Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lSAK) 8. Mengingat, perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dengan perusahaan pengembang listrik swasta (IPP) tidak tepat kalau dicatat seperti transaksi sewa guna usaha.
"Seperti perjanjian sewa, antara lain karena penerapan ISAK 8 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta mengabaikan substansi atau fakta legal. Sehingga membuat PLN seolah-olah harus mencatat aset dan utang IPP di Neraca PLN dan tidak mencerminkan realisasi kinerja operasi PLN," jelasnya.
Selain itu, penerapan ISAK-8 dinilai telah meningkatkan beban keuangan negara berupa penaikan subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun per tahun. Dan, penurunan potensi penerimaan dividen.
Tidak hanya itu, kemampuan PLN sebagai agen pemerintah dalam menjalankan proyek menjadi semakin terbatas. Ini lantaran harus memikul beban utang IPP sekitar USD 40 milyar beberapa tahun ke depan.
"Disamping itu dengan penerapan ISAK 8, hutang valas lndonesia seolah bertambah karena adanya double counting yakni dibuku di IPP dan juga di buku di PLN," tuturnya.
Maka dari itu, untuk menghindari perbedaan pendapat dengan akuntan publik, PLN pada tahun lalu telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diberikan pengecualian penerapan ISAK 8.
Meski mendapat dukungan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, namun permohonan PLN tersebut belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC), belum sepakat dengan hasil re-assessment ISAK 8 yang dilakukan oleh PLN. Sehingga auditor eksternal PLN tersebut memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan perusahaan 2015 milik setrum negara tersebut.
(mdk/yud)