Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran Kepala BPH Migas Kunjungi Bupati Aceh Barat Daya
Dalam kunjungan tersebut Kepala BPH Migas yang didampingi Sales Area Manager Marketing PT Pertamina Aceh Ferry Pasalini menyerahkan SK Kuota JBT dan JBKP tahun 2020 kepada Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam kunjungan kerja monitoring lapangan dan pengawasan BBM dan Gas Bumi ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menemui Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim di Pendopo Bupati, Blang Pidie, (01/07/20).
Dalam kunjungan tersebut Kepala BPH Migas yang didampingi Sales Area Manager Marketing PT Pertamina Aceh Ferry Pasalini menyerahkan SK Kuota JBT dan JBKP tahun 2020 kepada Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim di Pendopo Bupati, Blang Pidie. Ifan sapaan untuk Kepala BPH Migas pada kesempatan tersebut meminta agar kuota JBT dan JBKP yang telah ditetapkan tepat sasaran, khususnya untuk para nelayan sehingga tidak terjadi overkuota hingga akhir tahun 2020.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Mengapa BPH Migas mendapat penghargaan JDIHN? Penghargaan JDIHN diberikan bagi institusi pengelola yang menunjukkan loncatan kinerja pengelolaan JDIH terbaik di zonanya.
"Kami (BPH Migas) minta kuota solar subsidi dan premium penugasan tahun ini benar-benar dikawal dan diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan sehingga bisa terjadi over kuota. Libatkan kepolisian untuk pengawasan, sosialisasi dan penegakan hukum apabila ada penyelewengan," tegas Ifan.
©2020 Merdeka.com
Lebih rinci Ifan menjelaskan untuk tahun 2019 kuota solar subsidi sebesar 7.611 KL dab realisasinya sebesar 9.240 KL atau sebesar 121, 40 persen. Over kuota untuk solar sebesar 21,40 persen di Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan tertinggi ke 5 dari 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh setelah Sabang, Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Kabupaten Nagan Raya. untuk tahun 2020 kuota solar telah dinaikan sebesar 15,06 persen menjadi 8.757 Kl
Sedangkan untuk premium penugasan, kuota tahun 2019 sebesar 1.543 KL dengan realisasi 2.128 KL sehingga telah terjadi over kuota sebesar 37,91 persen. Untuk tahun 2020 kuota premium penugasan sama dengan tahun 2019 dan realisasi hingga 21 Juni sebesar 808 KL atau 52,37 persen
"Karena ini menyangkut APBN yang sudah ditetapkan, jika over tentu perlu anggaran tersendiri mengatasinya, harus benar-benar dijaga dan diawasi agar tepat sasaran dan cukup hingga akhir tahun," tegas Ifan.
©2020 Merdeka.com
Sementara itu, Bupati Akmal Ibrahim menyambut baik kunjungan kerja Kepala BPH Migas. Pihaknya (Pemerintah Kabupaten) akan terus bersinergi dengan PT. Pertamina dan aparat kepolisian untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran. Dirinya sempat menyampaikan keluhan sulitnya pengendalian harga gas melon di lapangan yang sampai konsumen di atas Rp30.000,-/tabung. Kepala BPH Migas menyarankan agar penyaluran gas LPG 3 Kg melibatkan BUMDES dengan sistem tertutup, artinya konsumennya sudah terdata dengan jelas sehingga memudahkan dalam pendistribusiannya.
(mdk/hhw)