Pegawainya Tertangkap KPK, Kemenhub Masih Tunggu Informasi Resmi
"Kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dikutip Rabu (12/4).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jawa Tengah dan beberapa pihak swasta. Terkait hal itu, Kementerian Perhubungan menyampaikan belum ada informasi apapun terkait OTT pada Selasa (11/4) malam tersebut.
"Kami belum mendapat informasi resmi mengenai hal ini dari KPK maupun pihak lainnya," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dikutip Rabu (12/4).
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan cerita anekdot tentang kaos tahanan KPK terjadi? Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaky ngobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Adita mengatakan, Kementerian Perhubungan masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya.
Ia pun menyampaikan komitmen Kementerian Perhubungan mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini.
"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut terkait hal ini, akan segera kami sampaikan selanjutnya," tutupnya.
Operasi senyap ini sebelumnya dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
"Benar, hari ini KPK melakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jateng," kata Ali Selasa (11/4).
Ali mengungkapkan ada beberapa pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Para pihak tersebut terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta.
(mdk/idr)