Pembahasan Telah 70 Persen, Pemerintah Sebut Isu Krusial Omnibus Law Sudah Disepakati
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sudah mencapai 70 persen. Penyelesaian RUU ini memang cukup alot, mengingat banyak pihak yang terkait. Terutama kebijakan dari sisi pekerja yang banyak mendapatkan kritik.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sudah mencapai 70 persen. Penyelesaian RUU ini memang cukup alot, mengingat banyak pihak yang terkait. Terutama kebijakan dari sisi pekerja yang banyak mendapatkan kritik.
"Pembahasan UU cipta kerja sudah mencapai 70 persen. Sudah disampaikan di pidato ketua DPR, cipta kerja akan dibahas dan ditargetkan bisa selesai dalam masa sidang ini," ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8).
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa yang diatur dalam Pasal 10A Undang Undang Pemilu terbaru? Pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU Provinsi di provinsi masa transisi serta mekanisme Pengangkatan untuk pertama kali.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Dimana polisi melakukan pengaturan lalu lintas? Banjir mengakibatkan ruas jalan lintas Riau-Sumatera Utara (Sumut) tepatnya di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terendam air.
-
Bagaimana Ganjar Pranowo berencana untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia? Mulai dari, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembalikan khitah KPK yang bebas intervensi, hingga memastikan penempatan personil-personil penting dalam jabatan di bidang hukum tersaring. "Sehingga benar benar sosok-sosok yang berintegritas, bersih dari rekam jejak korupsi, dan dipilih tidak berdasarkan kedekataan, jauh dari unsur nepotisme," pungkas Chico.
Menurutnya, dengan progres yang telah mencapai 70 persen ini, beberapa isu krusial sudah disepakati. Baik terkait ketenagakerjaan, antara tripartit pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam rapat yang dipimpin Menaker.
Omnibus Law Tarik Investasi Masuk RI
Di sisi lain, Menko Airlangga mengatakan UU ciptaker ini akan memangkas obesitas regulasi yang selama ini menghambat investasi. Sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat jika investasi dapat segera masuk dengan aturan yang lebih efisien.
"Investasi dan kaitannya dengan UU cipta kerja, tentu yang ingin diselesaikan ciptaker adalah obesitas regulasi. Ini akan jadi kesempatan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penguatan reformasi atau transformasi perekonomian," kata Menko Airlangga.
UU Ciptaker ini, lanjut Menko Airlangga, juga mencakup perizinan terkait UMKM beserta kepastian hukumnya. "Kita berharap dengan diselesaikannya UU Ciptaker dan dengan tradewar, diharapkan ada inflow dari FDI yang bisa masuk dari negara-negara yang ingin melakukan investasi dengan melihat domestik market Indonesia dan tersedianya resource atau bahan baku di RI terkait global value chain."
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)