Pembelaan Menteri Susi soal penenggelaman kapal asing
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang seolah telah melekat pada dirinya selama tiga tahun ini. Dia pun berharap isu atau kontra pendapat mengenai penenggelaman kapal bisa selesai dengan penjelasannya ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang seolah telah melekat pada dirinya selama tiga tahun ini. Dengan demikian, dia berharap isu atau kontra pendapat bisa selesai dengan penjelasannya ini.
Menurutnya, kebijakan penenggelaman kapal tersebut merupakan tugas negara yang telah diamanatkan dalam UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Di mana, kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia bisa ditenggelamkan.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Bagaimana cara Kementerian KKP meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat? Hadirnya Ulammart ini menjadi salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan angka konsumsi ikan, tentunya melalui produk olahan UMKM yang semuanya sudah terjamin mutunya," jelas Erwin.
-
Siapa yang diyakini sebagai pemilik ikan keramat di Pemandian Cibulan? Terletak di kaki Gunung Ciremai, Pemandian Cibulan memiliki dua kolam besar di mana terdapat kolam ikan keramat, yang disebut ikan dewa. Ikan tersebut diyakini sebagai prajurit Prabu Siliwangi.
-
Siapa yang memimpin adat istiadat di bidang penangkapan ikan di Aceh? Panglima Laot sudah diterapkan sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda untuk memungut cukai kapal-kapal yang singgah di pelabuhan. Selain itu berfungsi untuk mobilisasi nelayan untuk berperang. (Foto: Pixabay) Pimpin Angkatan Perang Mengutip dari situs pgsp.big.go.id, Panglima Laot Aceh ketika zaman Kesultanan Iskandar Muda awalnya didirikan untuk mengatur serta memimpin angkatan perang mereka.
"Jadi bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk bisa mengeksekusi UU nomor 45 tahun 2009 agar pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai," kata Susi melalui video yang diunggah di situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (10/1).
Dia menambahkan, penenggelaman kapal itu terjadi hampir 90 persen lebih merupakan putusan pengadilan, yang mengharuskan kapal-kapal ikan tersebut dimusnahkan. Menurutnya, kapal itu tidak hanya bukti kejahatan, melainkan juga pelaku kejahatan.
"Kenapa pelaku kejahatan, karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan. Sama seperti kita manusia, punya kebangsaan, dengan bendera, membawa bendera negaranya, registrasinya juga ada. Dan undang-undang kita ini sangat bagus, sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif," imbuhnya.
Susi menjelaskan, Presiden Jokowi melalui visi maritimnya ingin mengamankan sumber daya alam laut Indonesia, yaitu sektor perikanannya untuk tetap bisa memakmurkan rakyat Indonesia, terutama para nelayan.
Menurutnya, pihak-pihak yang keberatan dengan penenggelaman kapal tersebut bisa membuat satu usulan. Yakni usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah undang-undang perikanan, di mana salah satu pasalnya menyebut mengenai penenggelaman kapal.
"Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR, untuk memulai merancang undang-undang baru, melakukan perubahan sehingga pasal tadi tidak ada. Dan kebanyakan dari penenggelaman kapal yang selama ini kita lakukan sejumlah 363 kapal adalah putusan pengadilan dan kami hanya mengeksekusi putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman," imbuhnya.
Baca juga:
Menteri Susi enggan komentar soal penghentian penenggelaman kapal asing
Menko Luhut: Lebih baik kapal ditangkap diberikan ke nelayan daripada ditenggelamkan
Menko Luhut hingga Wapres JK tegur Menteri Susi soal penenggelaman kapal asing
Wapres JK sebut tidak ada aturan kapal yang ditangkap harus dibakar
Menko Luhut soal pelarangan cantrang: Jangan lagi kebijakan buat nelayan tak nyaman