Pembentukan Kementerian Investasi Dinilai Jadi Langkah Kuda Jokowi Mengerek Ekonomi
Kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nantinya akan diubah menjadi Kementerian Investasi.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan, dengan adanya pembentukan Kementerian Investasi maka lengkap sudah amunisi untuk menarik investasi di Tanah Air. Apalagi pembentukan ini ditopang oleh komitmen deregulasi melalui Undang-Undang Cipta kerja atau Omnibus Law.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
"Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi. Ini adalah 'langkah kuda' Pak Jokowi untuk terus mengerek ekonomi dalam negeri," kata Ajib kepada merdeka.com, Senin (12/4).
Ajib mengatakan, pembentukan Kementerian Investasi akan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi. Pembentukan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih business friendly, serta untuk menopang gagasan transformasi ekonomi dan membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia.
"Investasi, sebagai penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan," jelasnya.
Sebagai gambaran saja, pada 2020, target investasi Rp817,2 triliun, bisa tercapai sebesar 101,1 persen, yaitu sebesar Rp826,3 triliun. Menurutnya ini sebuah sebuah pencapaian yang positif di kala keterbatasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia.
"Dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar Rp900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat," jelasnya.
Ajib menambahkan, kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif. Oleh karena itu, investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.
(mdk/idr)