Pemberian keringanan pajak untuk investor bukan prioritas menkeu
Yang mendesak dan diprioritaskan saat ini adalah pengelolaan anggaran mulai dari RAPBN-P hingga penyerapan anggaran.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku akan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya mendesak dan harus segera dituntaskan. Salah satunya adalah penyelesaian pembahasan RAPBN-P 2013.
Chatib menuturkan, ada banyak isu dan persoalan yang harus diselesaikan. Namun, tidak semua menjadi prioritas dalam waktu dekat. Salah satunya pemberian insentif fiskal untuk investor.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
-
Siapa yang menjabat Menteri PPN sekarang? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
"Memang ada beberapa isu yang pernah saya sampaikan, seperti fiscal insentif (insentif fiskal), tapi itu waktunya agak lebih medium term ya," jelas Chatib di kantornya, Jumat (24/5).
Dia menegaskan, yang mendesak dan harus diprioritaskan saat ini adalah pengelolaan anggaran. Mulai dari pembahasan RAPBN-P 2013 hingga penyerapan anggaran. "Dalam bulan ini kita harus menyelesaikan RAPBN-P karena itu segera dan harus diselesaikan berkaitan dengan posisi fiskal yang baru," katanya.
Menurutnya, hal itu dilakukan mengingat masa kerja kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang hanya menyisakan waktu 1,5 tahun. Dia tidak bisa memastikan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas sebagai Menkeu.
"Jadi lebih baik saya selesaikan persoalan-persoalan yang saya istilahkan quick wins, salah satunya itu tadi soal disbursement, percepatan (penyerapan)" ujarnya.
Dia berjanji tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Meski memastikan tidak akan menjadi penghambat dalam proses pencairan anggaran, tapi Chatib akan memastikan semua sesuai dengan aturan.
(mdk/noe)