Pemerintah akan Kenakan Pajak Lebih Tinggi Jika Dipaksa Ekspor Bahan Baku
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, Indonesia tidak akan mengekspor bahan baku, khususnya komoditas mineral. Jika ekspor harus dilakukan, bahan baku komoditas tersebut harus sudah diolah minimal 60-70 persen.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mengenakan pajak ekspor yang lebih tinggi jika dipaksa melakukan ekspor bahan baku.
Dia menegaskan, Indonesia tidak akan mengekspor bahan baku, khususnya komoditas mineral. Jika ekspor harus dilakukan, bahan baku komoditas tersebut harus sudah diolah minimal 60-70 persen.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
"Ketika kami dipaksa untuk bahan baku kami dikirim, maka kami akan kenakan pajak ekspor yang lebih. Karena kami ingin ada kolaborasi yang baik," katanya dalam diskusi di World Economic Forum (WEF) 2022 Davos, Swiss, dikutip Antara, Senin (23/5).
Pengenaan pajak ekspor itu bisa dilakukan sebagai cara untuk mendorong industri kendaraan listrik dan ekosistemnya di Indonesia. Sebab, sejumlah negara membuat regulasi bahwa pabrik sel baterai (battery cell) harus dibangun dekat dengan pabrik mobil listrik.
Padahal, Indonesia membuka diri agar semua negara bisa ikut ambil bagian membangun industri kendaraan listrik dan ekosistemnya di Indonesia. "Menurut kami, ini kebijakan politik internal negara tertentu," katanya.
Bahlil mencontohkan, VW dan BASF yang berencana untuk investasi baterai listrik, namun hingga tahap pengembangan prekursor saja. Menurut Bahlil, kedua perusahaan itu nantinya akan dikenakan pajak ekspor yang lebih tinggi.
Namun, karena prekursor merupakan hasil olahan nikel, maka pajak yang dikenakan akan lebih kecil dibandingkan jika mereka mengekspor bahan baku mentah atau belum diolah.
"Contoh VW dan BASF, dia akan bangun sampai prekursor, selebihnya dia ekspor. No problem. Palingan dia akan dikenakan pajak ekspor yang jauh lebih kecil ketimbang dia harus ekspor dari bahan baku HPAL (pemurnian bijih nikel)," katanya.
Sebagai informasi, tahapan pengembangan baterai kendaraan listrik yaitu penambangan, pemurnian (smelting/refinery), prekursor/cathode, battery cell hingga battery pack, baru kemudian daur ulang (recycling).
Baca juga:
PPh dari Program Pengungkapan Sukarela Capai Rp9,25 Triliun
Kemenkeu-Kemendagri Integrasikan Data NIK Jadi NPWP
Kontribusi BUMN ke Negara Capai Rp371 Triliun di 2021
Canva Hingga HBO Kena Pajak Mulai April 2022
Tunggakan Pajak Kota Jogja Capai Rp145 Miliar, Ini 3 Faktanya
Negara Kantongi PPh Rp8,04 Triliun dari Program Pengungkapan Sukarela