Pemerintah akui pengawasan ASN masih sangat lemah
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 menghasilkan kontroversi yang membuat adanya politisasi birokrasi. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih dibutuhkan. Untuk itu perlu perbaikan kinerja dari Komisi ASN.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 menghasilkan kontroversi yang membuat adanya politisasi birokrasi.
"Sehingga kedepan kita perlu memperkuat UU ASN ini terutama mengenai perencanaan, kebutuhan pengadaan proses rekrutmen dan karir dari ASN ini yang saat ini pengawasan ASN masih lemah," kata Teten, di kantor PP Muhammadiya, Jakarta, Senin (23/1).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang berhasil diraih oleh Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi? Pemprov Kaltim bersama beberapa Pemprov lain menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik pada semua tema tahun 2023.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
Terkait pengawasan ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih dibutuhkan. Untuk itu perlu perbaikan kinerja dari Komisi ASN.
"Perlu penguatan pengawasa yg cukup. memang perlu ada satu metode perbaikan kualitas pengawasan jadi kehadiran KASN ini bisa menyelasaikan atau mengurangi penyimpanangan," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi ASN Tasdik Kinanto mengakui kurangnya pengawasan ASN yang melakukan jualbeli jabatan. Untuk itu, tindakan tersebut harus segera dibenahi.
"Ini perlu proses yang lama dan komit dari elemen bangsa termasuk presiden menteri hingga kepala daerah. Dengan adanya praktek yang terjadi jualbeli jabatan, ternyata apa yang sudah kita benahi itu masih ada kekurangannya. Sistem pengawasannya harus dibenahi lagi. Karena itu, adanya gagasan dan pemikiran dari berbagai elemen untuk menggabungkan tanggung jawab," jelas Tasdik.
Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan ASN penuh rintangan. Sebab, kondisi birokrasi di daerah berbeda-beda itu yang mempengaruhi praktek dari manajemen Komisi ASN itu sendiri.
"Misal untuk taruh orang di pansel, untuk mencari anggota panselnya saja susahnya bukan main. Ini ada satu kendala karena lokasinya yang jauh. Sehingga apa yang dimanatkan UU tidak bisa dilakukan," pungkasnya.
Baca juga:
DPR sebut aturan perangkat daerah buka celah suap menyuap jabatan
90 Persen pengisian 21.000 jabatan PNS diduga diperjualbelikan
Harga jual beli jabatan PNS mencapai Rp 400 juta
MenPAN-RB: Pemerintah belum membuka penerimaan CPNS
Menteri: Kita atur agar guru di daerah tak mudah pindah ke kota
Istana: Jual beli jabatan termasuk kejahatan
Istana: Jual beli jabatan masuk domain pidana