Pemerintah anggarkan Rp 2 miliar bikin rencana detail tata ruang
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah berencana menganggarkan dana sekitar Rp 2 triliun untuk merampungkan pembuatan RDTR di 150 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pembuatan RDTR ini juga merupakan bagian dari online single submission (perizinan secara online).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi terbatas mengenai rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten kota khusus daerah investasi. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil Dan beberapa perwakilan Eselon I Kementerian terkait.
Sofyan mengatakan, pemerintah berencana menganggarkan dana sekitar Rp 2 miliar untuk merampungkan pembuatan RDTR di 150 kabupaten kota seluruh Indonesia. Pembuatan RDTR ini juga merupakan bagian dari online single submission (perizinan secara online).
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Mengapa Kementerian ATR/BPN memberikan sertifikat tanah di wilayah perbatasan? Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
"Per kabupaten itu dianggarkan Rp 2 miliar ya karena untuk RDTR. Tapi ditujukan untuk kabupaten kota yang tujuan daerah investasi. Supaya OSS itu bisa jalan dan efektif maka perlu ada RDTR," ujar Menteri Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (28/5).
Dia menjelaskan, selama ini baru sekitar 40 kabupaten dan kota yang telah memiliki RDTR. Sementara Indonesia memiliki sekitar 150 daerah yang berpotensi memiliki potensi investasi.
"Banyak kabupaten belum punya RDTR. Yang punya RDTR itu baru 40 kabupaten kota. Oleh karena itu, solusinya akan dibikin tim. Akan dibikin RDTR untuk 100 sampai 150 kabupaten kota yang merupakan tujuan investasi besar," jelasnya.
Menteri Sofyan menambahkan, pemerintah akan merampungkan pembentukan tim khusus RDTR. Mengingat RDTR sangat dibutuhkan dalam sistem perizinan OSS yang akan diluncurkan pada akhir bulan ini.
"Jadi bikin tim, nanti disediakan bantuan Biaya untuk mempercepat RDTR. Pengadaan instruksi ditugaskan sekda dan dirileksi beberapa kebijakan supaya cepat keluar kebijakan. Timnya dibentuk Menko Perekonomian Darmin Nasution," tandasnya.
Baca juga:
Menko Darmin sebut persiapan peluncuran perizinan online sudah 88 persen
Pemerintah kembali tunda peluncuran online single submission, ini alasannya
Sistem online single submission siap diluncurkan sebelum 20 Mei 2018
Pemerintah siapkan satgas jaga kelancaran online single submission
Ini kemudahan pengurusan izin berusaha di sistem online single submission