Pemerintah Bakal Tunjuk Pihak untuk Pungut Pajak dari Transaksi Digital Luar Negeri
Pada pasal 32A, pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra secara bilateral maupun multilateral.
Pemerintah melakukan pengaturan pemajakan global yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini berkaitan dengan transaksi yang terjadi di platform digital lintas negara.
Pada pasal 32A, pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra secara bilateral maupun multilateral.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
"Jadi dalam pasal 32 UU HPP, pemerintah akan melakukan penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan pajak," kata Yustinus dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).
Kebijakan ini lahir untuk mengantisipasi beberapa hal, antara lain antisipasi implementasi kesepakatan internasional G20 terkait penerapan PPh badan minimal secara global (GloBE) dan pajak atas transaksi digital. Mengantisipasi pengaruh implementasi GloBE terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti tax holiday dan super deduction yang diterima oleh wajib pajak. Termasuk juga untuk melaksanakan dan mengantisipasi kesepakatan lainnya seperti BEPS.
Dalam UU ini, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain. "Jadi nanti PMSE ini sudah dicirikan siapa yang berhak memungut pajaknya," kata dia.
Penunjukan ini sangat penting karena akan mempermudah kinerja platform digital dalam menjalankan sistem baru ini. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien agar tidak mengganggu dinamika bisnis yang dijalankan.
"Nanti platform ini lebih mudah untuk dijalankan sistem yang baru ini dan lebih efektif, efisien dan tidak ganggu dinamika bisnis, tapi sebaliknya akan jadi lebih efektif," kata dia.
Dia menambahkan penunjukan pihak yang melakukan pemotongan pajak ini sebagai solusi dari perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis. Sehingga prss pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana dan efektif.
Baca juga:
Sasar Sektor Konsumsi, Cara Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya di Indonesia
Pemerintah Diminta Lakukan Reformasi Anggaran Belanja Besar-besaran
Reformasi Perpajakan Wujudkan Indonesia Maju 2045
UU HPP Dinilai Langkah Pemerintah Tagih Balik Insentif Fiskal Selama Pandemi
Dirjen Pajak Soal NIK jadi NPWP: Orang Tak Berpenghasilan Tak Dikenai PPh
Kemenkeu Tegaskan Barang Konsumsi Warga Miskin dan Kelas Menengah Bebas Kenaikan PPN
Strategi Pemerintah Tekan Defisit APBN Menjadi 3 Persen di 2023