Pemerintah Beri Sinyal Swasta Boleh Jual Avtur Agar Harga Tiket Pesawat Jadi Murah
Kebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan aturan agar pengadaan avtur sebagai bahan bakar pesawat nantinya tak lagi hanya disediakan oleh Pertamina.
Kebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat. Sebelumnya, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan sempat mengusulkan adanya pemberian insentif fiskal terhadap biaya avtur.
- Menhub Budi Beberkan 4 Cara Turunkan Harga Tiket Pesawat Dalam Negeri, Mayoritas soal Pajak dan Avtur
- Harga Tiket Pesawat Dijanjikan Turun Mulai Oktober 2024, Ternyata Begini Langkah yang Diambil Pemerintah
- Turunkan Harga Avtur Jadi Cara Ampuh Buat Tiket Pesawat Lebih Murah
- Harga Tiket Pesawat dari Jakarta ke Kuala Lumpur Hanya Rp831.672, ke Bali Tembus Rp1.553.447 per Orang
"Kita sudah dibahas tuh di Rakor Menko, arahnya ke multi provider. Jadi di bandara itu nanti tidak hanya satu (pengada avtur), boleh dua, boleh tiga," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana saat ditemui di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (13/8).
Artinya lanjut Dadan, upaya pemangkasan harga tiket pesawat nantinya bukan diberikan melalui subsidi biaya avtur. Melainkan mempersilakan badan usaha lain menyalurkan bahan bakar pesawat.
"Arahnya bukan untuk memberikan subsidi, tapi arahnya memberikan kemudahan, terjadi kompetisi di situ," kata Dadan.
Kendati begitu, Dadan mengakui sejauh ini belum ada badan usaha lain yang telah mengajukan diri sebagai penyedia avtur selain Pertamina.
"Belum ada, karena kita juga harus ada yang disesuaikan dari sisi regulasi," kata Dadan.
Hasil Kajian Khusus untuk Menurunkan Harga Tiket Pesawat
Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat. Kajian ini menghasilkan rekomendasi dan usulan langkah yang perlu diambil, baik secara jangka pendek maupun menengah untuk menurunkan harga tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
Sebagai informasi harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).
Rekomendasi jangka pendek lebih banyak terkait dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan jangka menengah hingga panjang dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).
"Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri," ujar Kepala BKT Robby Kurniawan dikutip dari siaran pers resmi Kemenhub.
Berikut kebijakan jangka pendek usulan BKT Kemenhub guna memangkas harga tiket pesawat:
1. Memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.
2. Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.
3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.
4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider (tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan.
Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.
Usulan Kebijakan Jangka Menengah dan Panjang
Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, sambung Robby, dapat dilakukan dengan meninjau kembali formulasi TBA yang berlaku saat ini. Dikarenakan adanya perubahan kondisi pasar yang perlu diakomodir dengan baik.
Khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.
Selain itu, pemerintah bersama stakeholders bidang sumber daya energi, perlu mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia. Salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar.
"Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor," tuturnya.