Pemerintah buka-bukaan banyak pengembang malas bangun rumah murah
"Profit margin rendah 15 persen, rumah mewah sampai 30 persen, biaya perizinan rumah MBR dan mewah itu sama. Jadi makin enggan."
Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Maurin Sitorus menyebut para pengembang properti Tanah Air enggan membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin. Alasannya, profit atau untung yang didapat pengembang dari rumah murah sangat sedikit.
"Profit margin rendah 15 persen, rumah mewah sampai 30 persen, biaya perizinan rumah MBR dan mewah itu sama. Jadi makin enggan," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Dimana Pertamina akan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur hijau? PT Pertamina (Persero) menyiapkan 9 (sembilan) potensi kerjasama dan kolaborasi sebagai upaya langkah konkrit dalam membangun infrastruktur hijau di ajang flagship event ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 6 September 2023.
-
Di mana Pertamina melakukan pengembangan proyek CCUS? Pertamina kini mengembangkan proyek CCUS di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang memiliki potensi penyimpanan karbon 146 ribu ton.
Menurutnya, pengembang saat ini juga terkendala masalah lahan yang menjadi modal utama membangun rumah. "Dulu ada BUMN yang membangun rumah, tapi kemampuannya rendah. Maka kita dorong pengembang membangun rumah MBR. Tapi masalah utama soal tanah, perizinan," jelas dia.
Pemerintah memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan, antara lain skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), skema bantuan pembiayaan KPR Sejahtera Subsidi Selisih bunga (KPR Sejahtera SBB), dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR, khusus untuk pembelian tapak bersubsidi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono mengatakan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, telah menyelesaikan berbagai beberapa proyek infrastruktur.
Seperti pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah 10.497 unit pada tahun 2015 dari target sebesar 550.000 unit.
Selain itu, Kementerian PU-Pera juga menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km akan selesai pada 2019. Yakni, tol Transjawa sepanjang 660 Km dan tol Sumatera bagian selatan.
Utamanya di Bakauheni sepanjang 140 Km dan Palembang-Indralaya sepanjang 27 Km akan diselesaikan sampai tahun 2018.
"Kemudian (jalan tol) Aceh ke arah Medan juga akan kita mulai. Bitung-Manado dan Samarinda-Balikpapan juga akan kita selesaikan sampai 2018,"kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (7/10).
Untuk pembangunan waduk, dia menargetkan di tahun 2019 akan menyelesaikan pembangunan 49 waduk. "29 sudah selesai nanti 16 kita lanjutkan," imbuhnya.
Meski demikian, selama 2 tahun ini pihaknya masih dihadapkan beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Seperti masih tingginya disparitas antar wilayah dan kawasan, juga urbanisasi yang tinggi antara penduduk pada kawasan perkotaan.
"Kemudian tantangan kita juga menyelesaikan masalah pembebasan lahan atau tanah sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan," pungkas Basuki.
Baca juga:
Kementerian PU-Pera: Program Tapera mulai berjalan akhir 2017
Pemerintah minta pengembang perumahan manfaatkan dana di pasar modal
Sudah diisi puluhan keluarga, Apartemen Kemang Bekasi tak layak huni
Indonesia tertinggal 60 tahun dengan Singapura soal UU Tapera
Pemerintah anggarkan Rp 15,6 T bangun perumahan MBR tahun depan