Pemerintah dan DPR Sepakati Penyaluran Subsidi Energi Langsung di 2021
Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati skema penyaluran subsidi energi berdasarkan komoditas untuk tahun depan. Artinya subsidi minyak tanah, elpiji, maupun solar diberikan harga tertentu, sementara subsidi listrik langsung kepada penerima.
Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati skema penyaluran subsidi energi berdasarkan komoditas untuk tahun depan. Artinya subsidi minyak tanah, elpiji, maupun solar diberikan harga tertentu, sementara subsidi listrik langsung kepada penerima.
Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan subsidi elpiji maupun solar kepada penerima langsung. Dengan kata lain, masyarakat yang berhak menerima subsidi akan mendapatkan bantuan dalam bentuk nontunai bersama dengan bantuan sosial lainnya.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
"Panja sepakat untuk tetap memberikan subsidi energi kepada masyarakat miskin dan rentan miskin untuk listrik berbasis pelanggan, untuk minyak tanah, solar, elpiji 3 Kg berbasis produk," kata Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, di Jakarta, Kamis (9/7).
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyarankan, pemerintah harus lebih dulu memperbaiki data penerima subsidi energi. Sebab, kendala yang ada di lapangan biasanya mengenai persoalan data, apakah itu benar-benar tepat sasaran ataupun justru sebaliknya.
"Kami berpendapat sebab datanya masih terkait akurasi dan menimbulkan persoalan setiap saat. Kami berpendapat semua bahwa untuk 2021, maka pemerintah tetap memberikan subsidi solar, elpiji 3 Kg, dan listrik ke masyarakat miskin dan rentan miskin," katanya.
Merespon itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan terus memperbarui data penerima subsidi ini. Pemerintah juga akan memformulasikan kebijakan subsidi energi yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak (shock) di masyarakat.
"Kita akan formulasikan supaya tidak memberi shock kepada masyarakat. Namun kita bisa menuju kepada subsidi yang target langsung ke masyarakat. Kita alan formulasikan masukan ini, dalam hal ini lami akan bicara dengan menteri teknis terkait dan juga pada sidang kabinet," jelas dia.
(mdk/azz)