Pemerintah diingatkan hati-hati keluarkan kebijakan atasi defisit
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohamad Faisal mengatakan kebijakan tersebut belum akan memberikan dampak yang cepat dan signifikan.
Pemerintah Jokowi-JK tengah berupaya menekan impor dan mengatasi problem defisit transaksi berjalan. Salah satu kebijakan anyar Kementerian Keuangan yakni menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5 persen hingga 7,5 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohamad Faisal mengatakan kebijakan tersebut belum akan memberikan dampak yang cepat dan signifikan.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Bagaimana Dedi Mulyadi merawat Sapi Bargola? Dirawat dengan Rasa Melalui pengelolaan di Peternakan Lembur Pakuan, Dedi memberikan contoh bagaimana mengelola peternakan yang baik, pertanian organik sampai pada membangun sektor perikanan yang baik di pedesaan.
-
Kapan Dewi Khotijah dibunuh? Saat ia sedang salat, para punggawa kerajaan menyerangnya dengan tombak dan keris.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Siapa Dewi Rengganis? Legenda Dewi Rengganis penjaga Gunung Argopuro Diceritakan bahwa Dewi Rengganis, putri dari Kerajaan Majapahit, diasingkan ke puncak gunung bersama enam dayangnya.
-
Kapan Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
"Dampak kebijakan PPh impor, berkurangnya impor barang konsumsi memang bisa terasa dampaknya lebih cepat di tahun ini juga, walaupun mungkin belum terlalu signifikan," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (14/9).
Menurut dia, kebijakan yang menyasar 1.147 barang konsumsi tersebut bahkan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak malah menjadi bumerang bagi perekonomian domestik.
"Kalau tidak dikelola secara hati-hati, ini bisa jadi mendorong inflasi yang berpotensi justru menahan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga," tegas dia.
Dia pun mengatakan, dampak kebijakan B20 dalam menekan defisit migas masih perlu waktu dalam memberi dampak pada kinerja perekonomian. "Kalau pemerintah bergerak cepat dan konsisten dalam menjalankannya saya kira paling cepat tahun depan baru terlihat dampak yang signifikan," imbuhnya.
Karena itu, pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini masih di bawah asumsi dalam APBN 2018. "Kalau untuk tahun ini, perkiraan kami tetap 5,1 persen sampai 5,2 persen, artinya tidak akan lebih dari 5,2 persen," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi disarankan pecat menteri bidang ekonomi, ini sebabnya
Menperin soal kenaikan PPh barang impor: Industri diarahkan pakai bahan baku lokal
Mendag: WTO tak akan tegur Indonesia karena naikkan PPh untuk 1.147 barang impor
Pemerintah Jokowi akan setop impor mobil mewah, bagaimana jika sudah pesan?
Presiden Jokowi soal defisit: Ekspor dan investasi akan menguatkan ekonomi kita
Jokowi minta PLN kurangi impor, bagaimana nasib proyek sudah selesaikan keuangan?