Pemerintah Diminta Fokus Pemerataan Ekonomi Dibanding Beri Subsidi Kendaraan Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk meningkatkan belanja pemerintah yang baik (spending better) atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk meningkatkan belanja pemerintah yang baik (spending better) atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Juru bicara Fraksi NasDem DPR-RI, Fauzi Amru meminta belanja Pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi dibandingkan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik maupun subsidi proyek tambang.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Bagaimana Koalisi dibentuk dalam sistem multipartai di Indonesia? Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
"Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," kata Fauzi dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024 di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Menurutnya, belanja negara seharusnya digunakan untuk membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Termasuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, pangan dan sektor lain yang dampaknya bisa dirasakan masyarakat langsung.
"Efektivitas belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan dan pangan pada umumnya," kata dia.
Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah. Fraksi Demokrat menilai pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tidak tepat. Mengingat subsidi untuk kendaraan listrik pribadi yang merasakan pengusaha dan masyarakat yang mampu.
"Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif karena subsidi berikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah," kata Rizki.
Fraksi Demokrat memandang penyelesaian dampak perubahan iklim bukan dengan pemberian subsidi pada pembelian kendaraan listrik pribadi. Melainkan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendungng penggunaan transportasi massal. Sehingga emisi yang dihasilkan dari kendaraan konvensional bisa berkurang.
"Terkait dengan perubahan iklim pantai Demokrat meminta pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal," kata dia.
Baca juga:
Di Rapat Paripurna, Pemerintah Diminta Tak Melulu Pikirkan Mobil Listrik
Teknologi Mampu Tingkatkan Pasar Motor Listrik di Indonesia, Tinggal Tukar Baterai
81 Merek Hasilkan Transaksi Rp 289 Miliar di Pameran Kendaraan Listrik PEVS 2023
Dalih Kemenkeu Soal Pengadaan Kendaraan Listrik Pejabat Hampir Rp1 Miliar
Tak Ingin Mobil Listrik Subsidi Sepi Peminat, Ini Strategi Luhut
Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Hanya untuk Kepentingan Pengusaha