Pemerintah diminta periksa birokrasi hambat proses pembangunan
Banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan presiden belum menunjukkan tanda-tanda akan berjalan.
Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk memeriksa birokrasi yang menghambat proses pembangunan. Salah satunya di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Gerakan Indonesia Maju, Ahmad F Ridha mengatakan, banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan presiden belum menunjukkan tanda-tanda akan berjalan. Presiden, katanya seperti berjalan sendiri dengan programnya adapun birokrasi bergerak dengan arah yang berbeda.
-
Bagaimana Kota Tua Jakarta berkembang menjadi pusat perdagangan? Kota ini menjadi markas besar VOC di Hindia Timur dan berkembang pesat dari perdagangan rempah-rempah.
-
Bagaimana pertumbuhan permintaan terhadap rumah di Jakarta? “Pada Juni 2024, pertumbuhan permintaan (enquiries) terhadap rumah di Jakarta yang disewa tumbuh 59,8 persen dan hunian yang dijual sebesar 114,9 persen secara tahunan,” kata Head of Research Rumah123 Marisa Jaya dilansir Antara, Selasa (30/7).
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana cara pemerintah memastikan Jakarta tetap menjadi pusat bisnis setelah IKN pindah? Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan jaminan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis meski IKN pindah ke Kalimantan. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati, menyatakan hal ini dalam Indonesia Retail Summit (IRS) 2023 di Jakarta, Senin (14/8/2023).
"Kami menduga bahkan sejak mulai dari Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang seharusnya dilakukan oleh sistem namun terjadi intersepsi sehingga ada proses yang dilakukan secara manual," katanya di Jakarta, Rabu (4/4).
Dalam pandangannya, hal ini membuka peluang terjadinya moral hazard dan kalau ini terus berlanjut maka selain berdampak pada kebocoran keuangan pada proyek negara juga berdampak pada perlambatan pelaksanaan proyek karena menunggu deal antara pemberi pekerjaan dan calon pemenang proyek.
Ketua Umum Gerakan Indonesia Maju, Rajasa Brotodiningrat mendesak mendesak pemerintah untuk menguatkan satuan pengawas internal serta menambahkan pengawasan khusus terutama atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mulai dari Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hingga selesainya proyek tersebut.
"Sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan menyerap lapangan pekerjaan pada sektor formil."
Baca juga:
Pemerintah janji urus tax holiday hanya beberapa menit
Ribuan buku karya anak bangsa mejeng di Kuala Lumpur International Book Fair 2018
Pemerintah beri potongan pajak bagi perusahaan dukung pendidikan RI
Cara Menko Darmin genjot ekspor RI agar tak kalah dari negara tetangga
Bertemu dubes Uni Eropa, Presiden Jokowi kembali singgung isu kelapa sawit