Pemerintah Diminta Tak Gunakan Dana PEN Bangun Ibu Kota Nusantara, ini Alasannya
Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Alasannya, pembangunan kawasan IKN bukan bagian dari program pemerintah akibat pandemi Covid-19.
Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Alasannya, pembangunan kawasan IKN bukan bagian dari program pemerintah akibat pandemi Covid-19.
Sebagaimana tercantum dalam pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Sekretaris Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan pun meminta penjelasan dari pemerintah yang berencana menggunakan dana PEN untuk pembangunan IKN.
-
Apa yang dilakukan Ibu Lesti Kejora untuk membantu perekonomian keluarganya? Ibu Lesti Kejora, Sukartini, pernah menjual mi ayam di rumahnya sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarganya.
-
Mengapa pemindahan ibu kota ke luar Jawa, khususnya ke IKN, diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa? “Saya sebagai warga Kalimantan Timur sangat berterimakasih dengan pemindahan ibu kota ke luar Jawa yang diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa,” ujar Rosmini.
-
Bagaimana Mina Bendungan meningkatkan perekonomian warga? Untuk operasional kolam sehari-hari, Erwin beserta para pemilik kolam memberi mandat pada tiga warga lainnya. Saat panen ikan, para pemelihara kolam mendapat porsi bagi hasil sebesar 60 persen dari keuntungan bersih pada setiap kolam yang mereka urus, sementara pemilik kolam hanya 40 persen.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan Ibu Ida mendapatkan bantuan KUR BRI untuk mengembangkan Kelorida? Saat itu, Ida mendapat bantuan dari KUR BRI sebesar Rp25 juta. Dengan memanfaatkan KUR BRI itu, Ida memulai usaha Kelorida.
"Kriteria mana IKN yang masuk dalam pasal ini," kata Marwan dalam Rapat Kerja Komisi XI di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/1).
Marwan menilai program PEN tidak ada hubungannya dengan pembangunan IKN. Terlebih rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah digaungkan sejak tahun 2019. Jauh sebelum virus corona muncul dan menjadi pandemi di dunia.
"Saya ingatkan saja agar kita di Komisi XI dan menteri jangan sampai terjerumus," ungkapnya.
Sri Mulyani: Tidak Masalah Kalau Dana PEN Tidak Boleh Dipakai untuk Bangun IKN Nusantara
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak masalah bila dana PEN tidak boleh digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan masih bisa dilanjutkan dengan melakukan realokasi dari pos anggaran lainnya.
"Kita akan lihat UU APBN ini, kalau ada realokasi ini pasti ada alasannya. Tapi kalau dari sisi landasan hukum ya seharusnya kita konsisten, jadi bisa menggunakan pos lain buat di realokasi," tuturnya.
Salah satu realokasi yang bisa digunakan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam APBN 2022, setidaknya anggaran kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini memiliki dana Rp 110 triliun.
"Dari PUPR juga bisa yang anggarannya Rp 110 triliun kalau PEN tidak bisa buat IKN," kata dia.
Bendahara negara ini merasa tidak masalah bila dana PEN tidak boleh digunakan untuk pembangunan kawasan IKN Nusantara. Pilihan penggunaan dana PEN katanya hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak sedikit.
"Kami tidak masalah kalau memang tidak boleh," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)