Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lama Perpanjang PPKM Jika Ingin Ekonomi Pulih
Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengusulkan agar Pemerintah tidak terlalu lama perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3 dan 2. Menurutnya, perpanjangan PPKM harus diiringi meningkatnya anggaran perlindungan sosial.
Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengusulkan agar Pemerintah tidak terlalu lama perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3 dan 2. Menurutnya, perpanjangan PPKM harus diiringi meningkatnya anggaran perlindungan sosial.
"Saya sarankan pemerintah jangan terlalu lama perpanjang PPKM, harusnya dengan waktu yang ada kasus harian covid-19 bisa turun signifikan. Kalau perpanjangan PPKM nya ditambah maka konsekuensinya pemerintah harus berikan anggaran tambahan untuk perlindungan sosial maupun stimulus kepada pelaku usaha terdampak," kata Bhima kepada Liputan6.com, Minggu (22/8).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
Menurutnya, dengan anggaran perlindungan sosial saat ini yang mencapai Rp 187 triliun yang setara 1,1 persen PDB jelas sangat rendah. Minimum 3-4 persen dari PDB khusus untuk anggaran perlindungan sosial, tentu secara paralel tingkat serapan dan akurasi data penerima nya juga diperbaiki.
Di sisi lain, Bhima menilai Perpanjangan PPKM membuat sektor usaha semakin terpuruk dengan jumlah perusahaan yang mengajukan penundaan pembayaran kewajiban utang meningkat dan yang pailit juga melonjak.
"Perusahaan kalau melihat omset turun sementara sudah tidak ada lagi yang bisa di efisienkan maka opsi nya cuma mem PHK karyawan atau mengajukan proses pailit. Kondisi dipersulit dengan relaksasi kredit yang tidak bisa terus menerus diberikan kepada para debitur," ujarnya.
Tentu saja, Bank tidak mungkin memberikan semua debitur yang sulit bayar cicilan dan bunga pinjaman perpanjangan restrukturisasi sampai 2022. Kemudian, perpanjangan PPKM juga berimbas pada menurunnya daya beli. Kata Bhima, sebelum adanya PPKM kepercayaan masyarakat untuk berbelanja naik cukup tajam, ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen diatas 107,4.
"Saat PPKM berjalan, IKK langsung turun drastis ke 80. Ini artinya masyarakat pesimis terhadap pemulihan ekonomi khususnya pada makin terbatasnya kesempatan kerja. Pendapatan masyarakat yang turun tajam akibatnya adalah orang miskin terus bertambah," jelasnya.
Oleh karena itu, Bhima mengusulkan lebih baik tidak ada perpanjangan PPKM, sebab jika kegiatan perekonomian dibatasi terus menerus, maka pelaku usaha tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya dengan optimal. "Pelaku usaha dan masyarakat kan sudah 1 bulan lebih diperketat tidak bisa lakukan aktivitas ekonomi secara optimal. Dimohon sekali test, tracing dan vaksinasi nya digencarkan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ada Pelonggaran PPKM, Tingkat Kunjungan di Pusat Perbelanjaan Berangsur Naik
Pengusaha Minta PPKM DKI Jakarta Diturunkan Jadi Level 3
Dunia usaha Mulai Bergairah Berkat kelonggaran PPKM
Pelonggaran PPKM Dinilai Masih Kontra Produktif, Ini Alasannya
Penjelasan Anies Soal Jakarta Masih PPKM Level 4 Meski Zona Hijau Covid-19
Pengusaha Minta Operasional Pusat Perbelanjaan Kembali Diperluas