Pemerintah Dorong Pengusaha Perikanan Jaga Kualitas Demi Genjot Ekspor Saat Pandemi
KKP berupaya agar ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat meski pandemi Covid-19 masih melanda dunia. Salah satu caranya dengan rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir untuk memastikan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya agar ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat meski pandemi Covid-19 masih melanda dunia. Salah satu caranya dengan rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir untuk memastikan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
"Jajaran BKIPM bersama PDS tentunya, saya minta untuk memastikan dan menjamin tidak ada lagi kasus penolakan produk perikanan Indonesia di negara tujuan," kata Menteri Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BKIPM di Bogor, Jawa Barat, Senin (1/3).
Selain menjamin kualitas dan mutu, industri perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan harus didorong untuk menghasilkan produk yang digemari konsumen. Produk juga harus berdaya saing secara ekonomis, khususnya di masa pandemi ini.
Di sisi lain, Menteri Trenggono meminta semua stakeholder untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Konsep keberlanjutan ini manfaatnya tidak hanya untuk menjaga kelestarian alam, tapi juga kesinambungan usaha perikanan itu sendiri.
"Langkah-langkah ini akan mengokohkan struktur usaha perikanan nasional dengan multiplier effects menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ungkapnya.
3 Program Terbosan KKP
Dalam rakornas yang berlangsung secara luring dan daring tersebut, Menteri Trenggono meminta jajarannya serius merealisasikan tiga program terobosan KKP 2021-2024. Meliputi peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kemudian menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat. Serta mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah Indonesia.
"Terobosan ini merupakan langkah strategis KKP untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan," imbuh Menteri Trenggono.
Sementara itu, Kepala BKIPM Rina menjelaskan bersiaga mendukung program unggulan tersebut sesuai tugas fungsinya sebagai otoritas kompeten pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina, pengendalian mutu keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
"Adapun tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mendapatkan satu konsep bagaimana BKIPM bersama pihak-pihak terkait menyamakan persepsinya terhadap program unggulan KKP sesuai arahan Pak Menteri," kata Rina.
(mdk/bim)