Pemerintah Gandeng Swasta Garap Jalur Kereta Makassar-Parepare
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu PT Celebes Railway Indonesia (CRI).
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu PT Celebes Railway Indonesia (CRI) serta dengan penyedia penjaminan Pemerintah oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini juga disertai dengan penandatanganan perjanjian pendukung lainnya yaitu Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT CRI dan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
"Ini menjadi KPBU pertama kali di Kemenhub, yaitu dengan PT CRI serta dengan penyedia penjaminan pemerintah oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantornya, Jumat (5/4).
Adapun ruang lingkup perjanjian proyek perkeretaapian tersebut terdiri atas : konstruksi, operasi dan perawatan. Dengan perkiraan Biaya Investasi terdiri atas : Belanja Modal sebesar Rp 1 triliun dan Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasaranai sebesar Rp 1,1 triliun (selama periode kerjasama).
Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri dengan Direktur Utama PT CRI, Bandung Sasmitoharjo.
Sedangkan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan oleh Direktur Utama PT PII, Armand Hermawan dengan Direktur Utama PT CRI, Bandung Sasmitoharjo. Sementara itu, antara Dirjen Perkeretaapian dengan Direktur Utama PT PII juga dilaksanakan pendatanganan Perjanjian Regres.
Dengan telah ditandanganinya Perjanjian Proyek Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare diharapkan Jalur Kereta Api Makassar –Parepare ini dapat segera terwujud, khususnya pembangunan Jalur KA yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian yang ada di Wilayah Sulawesi Selatan.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini, PT CRI akan membangun prasarana KA (jalur dan fasilitas operasi) menuju kawasan industri Pabrik Semen Bosowa sepanjang 6,63 Km dan kawasan industri Pabrik Semen Tonasa sepanjang 8,85 Km.
Sementara itu, saat ini Pemerintah masih terus bekerja menyelesaikan pembangunan Jalur KA Makassar – Parepare pada segmen Barru – Palanro sepanjang 44 Km dan diharapkan pada tahun 2019 ini sudah selesai dan beroperasi.
Perjanjian dengan skema KPBU ini diharapkan akan menjadi pendorong bagi perjanjian-perjanjian skema KPBU lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi fokus Pemerintahan saat ini.
Hadirnya partisipasi swasta dalam pembiayaan pengembangan infrastruktur akan semakin mempercepat tersedianya infrastruktur-infrastruktur perhubungan yang membawa stimulus ataupun maanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Liputan6
Reporter: Ilyas Nur Praditya
Baca juga:
Tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Ditetapkan Mulai Rp 112.500
AP II Operasikan Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut
Australia Pangkas Dana Bantuan Pembangunan ke Indonesia
Hadiri Isra Mi'raj, Jokowi Ingatkan Pentingnya Infrastruktur Hingga Persaudaraan
MRT Jakarta Tingkatkan Jumlah Pengunjung Mall
Arti Penting Bandara Bagi Masyarakat di Pelosok Nusantara
Menengok Nasib Bandara Kufar, Kekurangan Petugas Hingga Tak Terjangkau Listrik PLN