Pemerintah Jamin Langkah Pensiunkan PLTU Tak Rugikan Investor
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjamin langkah penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam upaya mengejar target Net Zero Emission tak akan merugikan investor.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjamin langkah penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam upaya mengejar target Net Zero Emission tak akan merugikan investor.
"Harus dipastikan investasi untuk pengembangan PLTU itu juga tidak ada kerugian dari sisi investor," kata dia dalam webinar Kilang dalam Transisi Energi, Selasa (16/11).
-
Bagaimana cara PLUT-KUMKM di Kota Pasuruan membantu UMKM untuk berkembang? Selain itu, PLUT-KUMKM ini diharapkan bisa terus melakukan pelatihan secara berkesinambungan mulai dari awal pelatihan hingga pemasaran."Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bisa UMKM berkelas berikan pelatihan mulai dari awal pelatihan, pendampingan yang mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, produksi hingga pemasarannya," lanjut Gus Ipul
-
Siapa yang membangun PLTU Batang? PLTU Batang merupakan proyek dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari USD 4 miliar.
-
Mengapa PLTU Batang dibangun? Pembangunan PLTU Batang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW.
-
Siapa yang memimpin langkah PLN masuk ke bursa karbon? Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan, unit pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia, pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang akan memimpin langkah pembangkit PLN masuk ke bursa karbon.
-
Bagaimana Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan? DKPP juga mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya. Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
Menurutnya, proses pensiun PLTU itu dilakukan dengan mengikuti kontrak. Meski dia juga mengakui adanya upaya untuk mempercepat proses tersebut untuk dilakukan lebih dini dengan tujuan mempercepat penurunan gas rumah kaca. Misalnya, dengan memajukan langkan pensiun bagi PLTU jadi lima tahun lebih cepat.
"Kalau misal pensiunnya 2040, barangkali bisa dipercepat 5 tahun jadi 2035. Ini salah satu yang baik di samping memastikan kebutuhan energi di masyarakat ayng semakin meningkat tetap terjaga," katanya.
Sebelumnya, Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto menyebut bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara akan mulai early retire (pensiun) dini pada tahun 2030-2050. Hal itu terjadi ketika Indonesia mulai memasuki tahap energy transition mechanism (ETM) seiring dengan PLN dan PLTU mengikuti sistem investasi dan melakukan trade dalam perdagangan karbon.
Saat ini, skema ETM tersebut tengah dalam proses pembahasan oleh pemerintah. Sehingga nantinya PLTU yang pensiun akan digantikan PLT Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Konsep TM ada beberapa tahap, tahap satu PLTU ikut skema invest and trade. Kemudian tahap berikutnya di tahun 2022 ikut carbon tax, baru kemudian ikut skema early retirement," kata Joko dalam dalam acara diskusi bertajuk Energi Terbarukan: Sudut Pandang, Supply-Demand, Keterjangkauan, Tarif, Reliability dan Akses, Jakarta, Kamis (21/10).
Jika PLTU telah pensiun dini maka akan mendapatkan kompensasi melalui skema ETM. Pada skema ini pemerintah akan menggunakan pembiayaan campuran (blended finance) dengan memanfaatkan carbon recycling fund (CRF) untuk membeli aset PLTU.
"Kemudian ETM akan mengeluarkan karbon kredit di pasar karbon untuk mendanai transaksi PLTU berbasis karbon menuju transisi pembangkit listrik berbasis EBT," kata dia.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
7 PLTU Batubara di RI dan Filipina Berpotensi Dipensiunkan dalam 3 Tahun
ADB Apresiasi Upaya RI Hentikan PLTU Atasi Perubahan Iklim
Sri Mulyani Sebut RI Bisa Hentikan PLTU Hingga 2040, Ini Syaratnya
Kejar Emisi Nol Persen 2030, TBS Energi Siapkan Investasi USD 500 Juta
PLN Raih Dukungan ADB untuk Kurangi Penggunaan PLTU Batubara
Di COP-26, Pemerintah Sampaikan Komitmen Kurangi Penggunaan Batubara Mulai 2031