Pemerintah janjikan regulasi kemudahan proyek meski tak berstatus PSN
Melihat banyaknya proyek yang ingin masuk PSN karena kemudahan yang diberikan, lanjut Menko Darmin, maka pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi sebuah proyek tanpa perlu masuk daftar PSN. Pihaknya belum bisa memastikan kapan kebijakan akan diterbitkan.
Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan proyek infrastruktur yang tidak masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya soal pembebasan lahan.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan selama ini banyak proyek yang ingin masuk dalam daftar PSN. Salah satu alasannya lantaran ada jaminan akan mendapatkan sejumlah kemudahan dari pemerintah.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan R.A.A Kusumadiningrat memimpin? Sebelumnya, R.A.A Kusumadiningrat sempat memerintah pada 1839-1886, dan memiliki jasa besar karena mampu membangun peradaban Galuh yang cukup luas.
-
Kapan Awaloedin Djamin meninggal? Awaloedin Djamin meninggal dunia pada usia 91 tahun, tepatnya pada Kamis, 31 Januari 2019 pukul 14.55 WIB.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
"Sebetulnya kenapa orang perlu proyek itu jadi PSN? Karena ada beberapa fasilitas di dalamnya, misalnya pembebasan lahan. Ada kelebihannya lah. Kalau misalkan orangnya (pemilik lahan) tidak mau jual, yang punya itu, bisa dipotong lewat pengadilan. Itu dijamin lewat PP-nya (Peraturan Pemerintah) itu sah," ujar dia Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5).
Melihat banyaknya proyek yang ingin masuk PSN karena kemudahan yang diberikan, lanjut Menko Darmin, maka pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi sebuah proyek tanpa perlu masuk daftar PSN.
"Sidang kabinet terakhir presiden, kenapa orang ingin PSN. Diceritakan, ya sudah dibikin saja peraturannya untuk kemudahan," kata dia.
Menurut Menko Darmin, pihaknya belum bisa memastikan kapan kebijakan akan diterbitkan. Namun, pemerintah akan segera menyusun kebijakan ini. "Itu memang belum keluar tapi akan dibuat," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pengusaha desak Jokowi lakukan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah
Pengusaha apresiasi upaya ESDM pangkas perizinan di sektor migas
Pembangunan SPBU di Lembang menuai protes aktivis lingkungan
Tingkatkan ekonomi Indonesia, pemerintah fokus kembangkan 3 hal ini
Jokowi pastikan berantas pegawai nakal persulit perizinan
Jokowi: Saya minta syarat kepabeanan dan perizinan dipangkas sebanyak-banyaknya
Presiden Jokowi sentil mengurus perizinan yang masih manual sudah ketinggalan zaman