Pemerintah Jokowi Cari Utang Baru Rp323 Triliun di Kuartal II-2021

Untuk pinjaman ditargetkan sebesar Rp20,4 triliun yakni melalui pengadaan pinjaman tunai dari World Bank, AIIB, KfW dan JICA, selain itu, sumber pemberi pinjaman dapat berubah sesuai dengan progres negosiasi dan penyiapan dokumentasi.

2021-05-18 17:00:00

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan total pengadaan pinjaman tunai atau utang pada kuartal II-2021 mencapai Rp323,4 triliun. Adapun penambahan utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Untuk penambahan bersumber dari SUN ditarget senilai Rp194,6 triliun yakni dengan mengutamakan penerbitan SUN melalui lelang, kemudian penerbitan Samurai Bond, dan Private Placement yang dilakukan dengan tujuan khusus. Selanjutnya untuk penerbitan utang SBSN Rp108,4 triliun.

"Mengutamakan penerbitan SBSN melalui lelang, penerbitan sukuk valas, private placement dilakukan dengan tujuan khusus," tulis DJPPR dalam Laporan Debt Portofolio Review Kuartal I 2021, Selasa (18/5).

Sementara itu, untuk pinjaman ditargetkan sebesar Rp20,4 triliun yakni melalui pengadaan pinjaman tunai dari World Bank, AIIB, KfW dan JICA, selain itu, sumber pemberi pinjaman dapat berubah sesuai dengan progres negosiasi dan penyiapan dokumentasi.

Lebih lanjut, DJPPR juga masih melihat adanya risiko ekonomi makro dan pembiayaan yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat, tensi geopolitik akibat kemungkinan berlanjutnya perang tarif AS dengan China dan krisis Myanmar serta adanya risiko penundaan pemberian vaksin Astrazeneca oleh beberapa negara.

Tak hanya itu, risiko tersebut akan menimbulkan dampak bagi pasar keuangan dalam negeri yakni, berpotensi meningkatkan yield surat berharga AS. Hal ini akan mendorong penguatan dolar AS dan memberikan tekanan kepada sektor keuangan emerging market.

"Perang tarif dapat memicu instabilitas politik di kawasan dan penundaan pemberian vaksinasi dapat menyebabkan percepatan pemulihan ekonomi jadi terhambat," tuturnya.

Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko tersebut dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah akan terus memperkuat pendalaman pasar keuangan dalam negeri. Kedua, melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia untuk menjaga cadangan devisa. Ketiga pembatasan impor secara selektif dan pemberian stimulus pada ekspor untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.

"Keempat akan mengembangkan pasar ekspor non-tradisional dan melanjutkan program vaksinasi dengan diversifikasi produk vaksin, untuk mengurangi ketergantungan pada satu produsen," jelas DJPPR.

Jangka Panjang

Sementara itu dalam jangka panjang pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan pengurangan ketergantungan energi minyak bumi. Tak hanya itu, DJPPR mencatat juga ada risiko pembiayaan utang yang cenderung meningkat yang disebabkan oleh kenaikan US Treasury dan perbaikan ekonomi AS berpotensi mendorong capital outflow dan memperlemah kurs rupiah.

"Di tengah risiko tersebut, maka akan berdampak pada target penerbitan utang 2021 dinilai masih bisa dipenuhi meski berpotensi meningkatkan cost of borrowing," bunyi laporan tersebut.

Sebagai informasi, total utang yang ditarik pemerintah sepanjang kuartal I-2021 mencapai Rp414,98 triliun atau 24,3 persen dari target utang bruto 2021. Utang ini berasal dari SBN sebesar Rp398 triliun dan penarikan pinjaman mencapai Rp16 triliun.

Sementara itu, realisasi utang neto hingga kuartal I tercatat Rp334,77 triliun atau 27,7 persen dari target utang neto sebesar Rp1.207,6 triliun.

(mdk/idr)