Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Untuk tahun 2023, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 37 PSN senilai Rp475,4 triliun.
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
- Hampir 10 Tahun, Proyek Strategis Nasional Sudah Kuras Anggaran Rp134,45 Triliun
- Pemerintah Tetapkan 233 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp6.246 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja
- Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
- Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencatat telah menyelesaikan sebanyak 190 proyek strategis nasional (PSN) selama periode 2016 hingga Desember 2023.
Total nilai investasi dari 190 PSN tersebut mencapai Rp 1.515,4 triliun.
“Sampai dengan Desember 2023, kita sudah menghasilkan 190 PSN yang sudah diselesaikan dengan nilai sekita Rp1.500 triliun," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dalam konferensi pers Update Pengembangan PSN, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Untuk tahun 2023, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 37 PSN senilai Rp475,4 triliun. Rinciannya, 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 (pos lintas batas negara) PLBN, 2 ketenagalistrikan.
"Capaian 37 proyek strategis nasional ini telah melewati realisasi tahun lalu," ucapnya.
Adapun, estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang selama periode 2016-2023.
Sementara untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan penyelesaian 42 PSN
Wahyu mengatakan, skema pembiayaan seluruh PSN tersebut berasal dari APBN maupun Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, skema KPBU tersebut cukup efektif untuk membantu pemerintah menyelesaikan target PSN.
"Kemudian proses finance closing (kesepakatan) dengan KPBU maupun swasta kita pantau agar pembiayaannya juga terjamin sehingga ini akan terus berlanjut dan tidak ada proyek-proyek yang mangkrak," ungkapnya.