Pemerintah Kaji Larang Mudik Lebaran 2020, Jika Ketahuan Pemudik Bakal Disuruh Pulang
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan kementerian/lembaga terkait masih mengkaji opsi pelarangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat. Larangan mudik tersebut untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Pihaknya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut dengan Korps Lalu Lintas Polri.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan kementerian/lembaga terkait masih mengkaji opsi pelarangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat. Larangan mudik tersebut untuk mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menyatakan saat ini usulan pelarangan mudik masih dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa saja cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan mudik? Pemerintah akan memberlakukan contra flow dan one way pada puncak mudik 2023
-
Kapan puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi? Arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 19-21 April 2023.
-
Di mana Kapolri meninjau kesiapan mudik Lebaran? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau kesiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (4/4).
"Memang saat ini masih diimbau untuk tidak mudik, tapi ada usulan dilarang saja, karena kalau diimbau masyarakat Indonesia banyak yang tidak patuh," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Jumat (27/3).
Dia mengaku pihaknya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut dengan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas). Mencakup urusan penyekatan pemudik dari Jabodetabek, di area mana saja akan ditutup atau disekat, baik di jalan tol maupun jalan arteri.
Waktu pelarangan mudik masih dalam tahap diskusi. Perihal kemungkinan waktu, pada H-7 atau lebih awal, karena sudah banyak masyarakat yang mencuri start dan pulang kampung lebih awal.
"Pemudik yang sudah terlanjur (berada di jalan) juga akan dikembalikan," tutur Budi.
Budi menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat kembali Jumat (27/3) siang ini untuk mencari kesepakatan mengenai pelarangan mudik ini. "Mudah-mudahan ada kesepakatan bersama. Kita undang berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan yang terbaik," ujarnya.
Cegah Corona, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Tinggal di Jakarta Jangan Mudik
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau kepada warganya yang tinggal atau bekerja di Jakarta untuk tidak mudik ke kampung halaman masing-masing. Ini penting dilakukan untuk mencegah eskalasi penyebaran virus corona (Covid-19).
Wilayah DKI Jakarta merupakan salah satu epicentrum atau pusat dari virus corona. Maka dari itu, semua pergerakan warga yang ada di Jakarta harus diwaspadai dan diantisipasi. Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai rapid test pada Rabu (25/3) untuk menangani warga sekaligus mengetahui dan menganalisa peta persebaran virus corona.
"Saya imbau semua warga yang tinggal bekerja di Jakarta untuk tidak mudik, karena sumber pandemi di indonesia mayoritas ada di Jakarta. Kalau anda pulang sebelum rapid test ini dilaksanakan, anda-anda ini punya potensi sebagai ODP (orang dalam pemantauan) karena punya potensi dihitung data dari sebuah wilayah yang tingkat pesebarannya (virus) banyak," kata dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/3).
Dia menganalogikan wilayah DKI Jakarta sebagai sebuah negara yang masuk kategori harus diwaspadai lantaran banyak ODP. Ridwan Kamil menyinggung kejadian di Kabupaten Sumedang. Sebelum ada kebijakan pembatasan aktivitas sosial (social distancing), yang berstatus ODP hanya dua orang, tapi sekarang sudah lebih dari 300 orang.
"Pak Bupati melaporkan 300 itu orang-orang Sumedang yang tinggal bekerja di Jakarta tiba-tiba mudik, pulang ke kampungnya masing masing. Jadi, saya imbau jangan mudik dulu, kita tetap tinggal di wilayah masing masing untuk menjaga penyebaran (virus)," imbuhnya.
Semua warga harus bijak dan mematuhi yang sudah diatur pemerintah yang sedang berusaha membuat situasi dan kondisi kembali normal. Jika virus ini teratasi, semua aktivitas bisa berjalan seperti sedia kala. "Mohon agar bijak untuk tidak keluar dari Jakarta dan tetap tinggal sampai situasi kondusif," ucapnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)