Pemerintah Proyeksi Keuangan Digital Tumbuh 8 Kali Lipat Menjadi Rp4.500 T di 2030
Keuangan digital diprediksi akan tumbuh 8 kali lipat di 2030, menjadi Rp 4.500 triliun dari saat ini Rp 600 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam sambutannya The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, dikutip dari laman BI, Senin (13/12).
Keuangan digital diprediksi akan tumbuh 8 kali lipat di 2030, menjadi Rp 4.500 triliun dari saat ini Rp 600 triliun. Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dalam sambutannya The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, dikutip dari laman BI, Senin (13/12).
Wapres menegaskan, Pemerintah dan asosiasi sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan, agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan fintech, sementara di sisi lain juga meningkatkan literasi keuangan digital.
-
Mengapa pelaku usaha di Indonesia menganggap transformasi digital penting? Para pelaku bisnis di Indonesia menyadari pentingnya melakukan transformasi digital. Demi memenuhi kebutuhan mereka sebagai pengusaha sekaligus menyajikan solusi bagi masyarakat, pengembangan teknologi dan pengembangan inovasi dinilai sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.
-
Bagaimana cara Indonesia dan Singapura meningkatkan kerja sama ekonomi digital? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
-
Apa itu Rupiah Digital? Rupiah Digital merupakan uang Rupiah yang memiliki format digital.
-
Siapa yang mendorong literasi digital di Indonesia? Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dalam menggunakan internet.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Di mana Huawei berperan dalam penguatan ekonomi digital? Adapun penguatan ekonomi digital yang dimaksud mencakup percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mendorong pembangunan ramah lingkungan melalui utilisasiteknologi, memperkuatkeamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik.
"Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif. Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Wapres Ma’ruf.
Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan, menyebut tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik.
Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Menko Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Berdasarkan data OJK pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen," ucap Menko Luhut.
Sementara, tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Karena, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.
"Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan resiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," ungkap Menko Luhut.
Masyarakat Diminta Waspada Risiko Seiring Kemajuan Teknologi
Adapun IFS 2021 yang digelar selama dua hari berhasil mengumpulkan lebih dari 80 pembicara nasional dan global. Salah satu pembicara yang ikut urun gagasan adalah Permaisuri Belanda, Queen Maxima, yang juga adalah Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan.
"Pemerintah punya peranan sangat penting untuk mengembangkan visi untuk masa depan dunia digital, termasuk mengidentifikasi tata kelola yang dibutuhkan dan infrastruktur yang dibutuhkan," kata Queen Maxima.
Menurut Maxima, peran pemerintah ialah dengan memberikan infrastruktur yang terstandarisasi akan sangat mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satunya yang telah dilakukan di Indonesia dengan inovasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan di 2019.
Selain itu, Queen Maxima mengimbau, agar pelaku fintech di Indonesia berhati-hati pula seiring dengan makin majunya inovasi teknologi. Sebab, teknologi yang maju, misalnya dengan kehadiran super-app, akan makin meningkatkan celah risiko.
"Para pemangku kepentingan harus terus memantaunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memitigasi risiko-risiko yang ada. Antisipasi-antisipasi terhadap risiko ini dapat dilakukan dengan kolaborasi erat bersama asosiasi-asosiasi yang kuat, seperti yang telah dimiliki di Indonesia," pungkas Maxima.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)