Pemerintah Sebut 17.000 Aturan Daerah Berkaitan dengan UU Cipta Kerja
Kemenko Perekonomian mengonsolidasikan integrasi UU dengan produk hukum turunannya hingga ke daerah bersama kementerian dan lembaga terkait.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebut bahwa terdapat 17.000 lebih peraturan daerah yang berkaitan dengan implementasi UU Cipta Kerja.
"Kurang lebih 850 Perda di tingkat provinsi dan juga ada 17.000 Perda dari tingkat kabupaten dan kota yang berkaitan dengan implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja ini," kata Akmal Malik dikutip di Jakarta, Jumat (22/10).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Bagaimana UNU Yogyakarta menjadi rujukan bagi talenta? Walaupun terhitung baru, namun UNU berupaya untuk menjadi rujukan dan pilihan utama bagi orang-orang bertalenta tinggi baik NU maupun non-NU untuk berkuliah, bekerja, maupun berkolaborasi.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
Kemendagri kata dia akan menjembatani agar norma-norma yang ada di Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yakni peraturan pemerintah yang sudah dibuat di tingkat pusat sebagai produk bersama bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Untuk belasan ribu perda yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja itu lanjut Akmal, Kemendagri akan memfasilitasi agar aturan di daerah tersebut bisa terintegrasi selaras dengan undang-undang.
"Mungkin di up grade, ada yang direvisi dan juga akan disempurnakan, ini membutuhkan kerja sama di tingkat pusat," tutur dia.
Oleh karena itu, pihaknya menurut Akmal bersama Kemenko Perekonomian mengonsolidasikan integrasi UU dengan produk hukum turunannya hingga ke daerah bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Kita ingin apa yang menjadi cita-cita presiden menghadirkan sebuah undang-undang yang betul-betul memudahkan investasi, undang-undang yang memudahkan bagi semua pihak dalam pelayanan publik bisa tercapai," ucapnya.
Percepatan Implementasi
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1185/OTDA dalam rangka percepatan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut.
Kemendagri juga menggelar rapat koordinasi nasional produk hukum daerah. Tujuannya untuk mengakselerasi penetapan perencanaan produk hukum daerah 2022 dengan mengintegrasikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terdampak UU Cipta Kerja.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)