Pemerintah siapkan 23 lahan untuk dikelola masyarakat
Pemerintah saat ini tengah mempercepat pembahasan program reforma agraria. Pada program ini, pemerintah juga menerapkan program perhutanan sosial dengan hanya memberikan hak pengelolaan lahan kepada masyarakat.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat pembahasan program reforma agraria. Pada program ini, pemerintah juga menerapkan program perhutanan sosial dengan hanya memberikan hak pengelolaan lahan kepada masyarakat.
"Kita sedang menyiapkan beberapa aturan reforma agraria, untuk dibuat dulu, semua datanya baru mulai. Kita akan melakukannya bertahap. Jadi tadi yang disiapkan terutama untuk perhutanan sosial. Mana yang sudah mulai clear and clean, lahannya sudah jelas enggak ada masalah, apa yang mau dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/6).
Darmin mengatakan pemerintah telah merencanakan memberikan lahan untuk dikelola oleh masyarakat sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum sepenuhnya dapat terealisasi karena masih terbentur oleh aturan dan sertifikasi lahan.
"Memang kita belum clear (Peraturan Presiden), kita bikinnya Permenko dulu. Nanti setelah itu baru kita ajukan, yang penting ada dulu lah buktinya (lahan). Semoga habis lebaran bisa kita ajukan Perpres itu ke Presiden," kata Darmin.
Darmin menegaskan lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian secara merata. Untuk itu, pembagian lahan harus diberikan tepat sasaran.
"Siapapun boleh mengusahakannya. Kita tidak terlalu ketat siapa yang boleh saja, karena dia harus berusaha mengembangkan lahan itu. Usahanya juga bisa macam-macam, bisa menanam jagung, beternak sapi, bisa nanam cabai, bisa nanam sengon, macam-macam," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan saat ini telah ada sejumlah 17 lokasi perhutanan sosial siap dikelola masyarakat. Pemerintah masih akan terus memperluas program lahan ini, agar semakin banyak lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kecil.
"Tadi kita identifikasi ada 17 lokasi kemudian berdasarkan info dari Pak Mentan (Menteri Pertanian) ada lagi 6 lokasi kira-kira 22-23 lokasi, ini satu per satu kita lihat kesiapannya. Nanti Bapak Presiden harus dilaporkan yang lengkap. Polanya gimana, dukungannya gimana. Ini memang dari kebijakan jadi implementasi itu harus konkret," tambah Siti.
Adapun daftar daerah yang sebelumnya menjadi target pilot implementasi perhutanan sosial adalah sebagai berikut:
1. Probolinggo (4 titik)
2. Pemalang (2 titik)
3. Purwakarta (1 titik)
4. Bandung Selatan (1 titik)
5. Garut (2 titik)
6. Bogor (1 titik)
7. Tanah Bumbu (1 titik)
8. Tanah Laut (1 titik)
9. Musi Rawas (1 titik)
10. Pelalawan (1 titik)
11. Bangka Belitung (1 titik)
Sementara itu, tambahan lokasi yang telah diputuskan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Karawang
2. Subang
3. Indramayu
4. Lebak
5. Pandeglang
6. Serang
7. Sulawesi Tengah
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Kapan Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli mengatakan, proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Kenapa Raja Juli mendorong sertifikasi tanah wakaf? Menurut Sekjen PSI itu, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf menjadi penting dalam rangka melindungi tanah wakaf itu sendiri. Ia menambahkan kerap kali terjadi sengketa tanah wakaf akibat tidak adanya sertipikat tanah.
Baca juga:
Presiden Jokowi ungkap ada 80 juta bidang tanah belum bersertifikat
Menko Puan bagikan 500.000 sertifikat tanah program strategis
Kepemilikan tanah RI parah, TNI Polri cuma punya lahan 3.000 hektar
Target Jokowi sertifikasi 5 juta tanah sulit dicapai
Menteri Sofyan isyaratkan beleid bank tanah terbit Juli 2017
Program sertifikasi 5 juta lahan Jokowi kekurangan dana
Distribusi lahan, pemerintah bentuk tim percepatan reformasi agraria