Pemerintah Singapura Beri Subsidi Rp71 Juta bagi Pengangguran yang Terkena PHK
PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan besar menjadi perhatian serius bagi pemerintah Singapura.
Masalah pengangguran menjadi perhatian serius bagi pemerintah Singapura. Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato pada Minggu (18/8), menyampaikan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan senilai SGD6000, atau sekitar Rp71 juta, bagi individu yang menganggur, selama enam bulan.
Melansir Channel News Asia (CNA), gagasan ini sudah satu tahun disuarakan oleh Wong. Dia menegaskan bantuan yang diberikan pemerintah Singapura terhadap pengangguran bersifat temporer. Penerima bantuan ini juga harus memenuhi kriteria tertentu.
- Terbukti Terima Gratifikasi Rp4,8 Miliar, Mantan Menteri Perhubungan Singapura Divonis 12 Bulan Penjara
- Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan
- Segini Jatah Pupuk Subsidi di Tahun 2024
- Sederet Upaya Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Petani Kini Bisa Panen Padi 3 Kali Setahun
Skema bantuan kepada pengangguran ini dirancang melalui diskusi yang melibatkan Kongres Serikat Buruh Nasional (NTUC). Wong menyampaikan, penerima bantuan wajib mengikuti sejumlah pelatihan karir, konseling, hingga pencocokan bidang kerja.
"Inilah inti dari perjanjian sosial baru kita. Kami akan mendukungmu, kami akan mendampingimu, tetapi kamu juga harus bertanggung jawab atas tindakanmu, dan berusaha untuk bangkit," ujar Wong.
Wong pertama kali mengemukakan gagasan bantuan terhadap pengangguran pada bulan September tahun lalu, sebelum berbicara tentang pertimbangannya dalam menerapkan skema tersebut selama pidato Anggarannya pada bulan Februari.
Pada hari Minggu, ia mengatakan bahwa pemerintah telah mempelajari selama beberapa waktu bagaimana membantu mereka yang mengalami pengangguran karena mengalami pemutusan hubungan kerja atau perusahaan bangkrut.
“Beberapa negara memiliki asuransi pengangguran, namun, pengalamannya tidak selalu positif, karena setelah mendapatkan tunjangan yang besar, orang tersebut mungkin merasa lebih tertarik untuk tetap menganggur daripada kembali bekerja," kata Wong.
Skema baru ini muncul di tengah serentetan PHK besar-besaran, dengan jumlah pemutusan hubungan kerja pada tahun 2023 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Perusahaan seperti Lazada , Amazon, platform cashback daring yang didukung Temasek, Shopback, Ninja Van, dan Citi termasuk di antara perusahaan yang mengumumkan PHK baru-baru ini.
Tunjangan pelatihan untuk pekerja paruh waktu
Wong juga menyinggung program SkillsFuture Level-Up, yang pertama kali diumumkan pada bulan Februari selama pidato Anggarannya. Skema ini memberikan semua warga negara Singapura berusia 40 tahun ke atas tambahan kredit SkillsFuture senilai SGD4.000.
Di bawah program Level-Up, tunjangan pelatihan juga akan diluncurkan mulai tahun depan, menyediakan hingga SGD3.000 per bulan bagi mereka yang mengambil cuti kerja untuk belajar penuh waktu.
Namun, Wong mencatat bahwa beberapa orang mungkin bertanya tentang dukungan bagi mereka yang mengambil kursus paruh waktu.
"Mereka akan tetap menerima gaji, tentu saja , tetapi tidak mudah untuk bekerja dan mengikuti kelas setelah itu. Akan ada juga biaya yang terkait dengan pelatihan, seperti biaya kuliah dan buku," katanya.
“Jadi kami akan memperluas sebagian tunjangan pelatihan kepada mereka yang mengikuti kursus paruh waktu juga."
Wong menambahkan bahwa Kementerian Pendidikan sedang mengusahakannya dan akan membagikan rincian lebih lanjut jika sudah siap.