Pemerintah Target Belanja Rp3.476 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat tahun depan dianggarkan Rp2.400,7 sampai Rp2.631,2 triliun atau mencapai 10,43 persen - 11,37 persen dari pagu APBN.
Pemerintah RI telah menganggarkan belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.215,7 triliun sampai Rp3.476,2 triliun. Alokasi tersebut sekitar 13,97 persen hingga 15,01 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Belanja negara tahun depan 13,97 persen – 15,01 persen dari GDP atau Rp3.215,7 triliun – Rp3.476,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5).
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat tahun depan dianggarkan Rp2.400,7 sampai Rp2.631,2 triliun atau mencapai 10,43 persen - 11,37 persen dari pagu APBN.
Alokasi belanja tahun depan dialokasikan sebesar Rp815,0 triliun sampai Rp845,0 triliun atau 3,54 persen - 3,65 persen dari pagu.
Sementara itu, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.719,1 triliun – Rp2.865,3 triliun atau 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)dan hibah.
Tahun 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.280.3 triliun sampai Rp2.355,8 triliun atau 9,91 persen - 10,18 persen dari pagu APBN. Penerimaan dari pos PNBP tahun depan ditargetkan Rp436,5 triliun sampai Rp504,9 triliun atau 1,90 persen dari pagu APBN.
Sementara itu, penerimaan dari hibah ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun sampai Rp4,6 triliun atau 0,01 persen - 0,02 persen dari pagu APBN.
Defisit APBN 2024 Ditekan Menuju 2,16 Persen
Pemerintah akan berusaha menjaga keseimbangan primer tahun depan. Sehingga bisa memperkuat dan mempersehat APBN.
"Tren ini perlu kita jaga karena ketidakpastian kedepan akan membutuhkan apbn siap siaga menghadapi berbagai gejolak," kata dia.
Defisit APBN terhadap PDB tahun 2024 direncanakan Rp496,6 triliun sampai Rp610,9 triliun . Artinya rasio defisit dijaga antara 2,16 persen sampai 2,64 persen dari PDB.
Sementara itu, rasio utang pemerintah akan diturunkan secara bertahap di tahun depan.
"Rasio utang akan kita terus pertahankan menurun secara bertahap di 38,07 persen – 38,97 persen pada tahun 2024, ini menurun dari 39,4 persen tahun 2023," kata dia.
Pembiayaan direncanakan Rp496,6 triliun – Rp610,9 triliun atau 2,16 persen -2,64 persen dari PDB. Sehingga utang neto kita akan mencapai 2,46 persen – 3,41 persen dari PDB. Rasio investasi akan dijaga 0,3 persen – 0,67 persen.
(mdk/idr)