Pemerintah Targetkan 170 Titik BBM Satu Harga Beroperasi Hingga 2019
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga pada akhir 2019. Hingga hari ini, sudah ada 162 titik BBM Satu Harga beroperasi.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga pada akhir 2019. Hingga hari ini, sudah ada 162 titik BBM Satu Harga beroperasi.
"Sampai 2019 ini targetnya 170 titik. Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan. Masih ada delapan lokasi lagi. Tapi, InsyaAllah berjalan sesuai dengan target," kata Fanshurullah dikutip Antara, Minggu (30/6).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
Dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan. "Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan rencananya akan segera meresmikan (BBM Satu Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.
Terobosan kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2024. Arahan Menteri ESDM karena dianggap program ini berhasil akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024.
Pemerintah sendiri sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. "Tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan kita penuhi," imbuhnya.
Meski demikian, dia mengaku masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM Satu Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.
"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM Satu Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3 T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," jelas Fanshurullah.
Selain itu, keterlibatan stakeholder terkait juga penting kiranya mendukung program tersebut. "Kita ingin sekali melibatkan BUMDes. Kita bisa kerja sama dengan Kementerian PDT. Ini bagus sekali," ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah perizinan. Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan pemerintah provinsi untuk mempermudah izin.
Untuk diketahui, sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah akan membangun 170 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 penyalur, dengan rincian 54 penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 3 penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk. Sementara, pada tahun 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 6 penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Untuk tahun 2019 ini, akan dibangun 39 lembaga penyalur BBM Satu Harga, di mana 38 Lembaga penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk. BBM Satu Harga sendiri dikhususkan untuk dua jenis BBM, solar sebesar Rp5.150 dan premium Rp6.450 yang ditugaskan hanya kepada dua badan usaha. Pertamina dan AKR.
Baca juga:
BBM Satu Harga Kini Hadir di Ayamuru, Papua Barat
Menteri Jonan di NTT, BBM Satu Harga Diteruskan Sampai 2024
BBM Satu Harga Capai 127 Titik
Program BBM Satu Harga Terus Berlanjut, Target Hadir di 160 Titik Akhir 2019
Program BBM Satu Harga Dinilai Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat
Arcandra Tahar: Pertamina Tak Mungkin Bangkrut Jalankan Program BBM Satu Harga