Pemerintah tingkatkan validasi data keluarga miskin penerima bansos
Bansos yang diantaranya terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini akan menyasar sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, rapat menyepakati untuk sinkronisasi data sehingga penerima bantuan diharapkan menjadi lebih valid dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Pemerintah terus memastikan kesiapan distribusi bantuan sosial (bansos) sektor pangan untuk 2018. Bansos yang diantaranya terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini akan menyasar sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kembali mengadakan rapat evaluasi persiapan Bansos Pangan.
-
Kapan Doa Kamilin dibaca? Setelah selesai menunaikan ibadah sholat tarawih, umat muslim dianjurkan untuk membaca doa.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Kapan Ridwan Kamil mencoblos? Hal itu ia sampaikan usai mencoblos surar suara di TPS 45, Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (14/2).
-
Kenapa Syawalan Morodemak digelar? Dilansir dari Demakkab.go.id, tradisi itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur terutama warga nelayan yang kesehariannya mencari nafkah di tengah laut.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Apa yang berhasil diselamatkan Kemensos terkait penyaluran bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan salah satu hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kevalidan data penerima bantuan. "Persoalan data ya, karena data itu menjadi hal yang sangat signifikan. Kalau salah data ada yang seharusnya dapat (bantuan) jadi tidak dapat. Harusnya tidak dapat, tapi dapat," ungkapnya di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2).
Oleh karena itu, rapat menyepakati untuk sinkronisasidata sehingga penerima bantuan diharapkan menjadi lebih valid dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. "Ini disinkronkan menjadi satu pintu saja," kata dia.
Selain itu, mantan Panglima TNI ini mengatakan rapat pun mengevaluasi hasil penyaluran bantuan sosial yang telah dilakukan. "Evaluasi pasti ada ya sedikit sedikit salah sasaran. Kecil tapi kan harus dievaluasi. Dengan rapat ini, harapan kita data jadi satu pintu," ujar dia.
Baca juga:
Potret gizi buruk, kemiskinan dan pendidikan di Indonesia
Khofifah ingin maksimalkan peran perangkat desa atasi kemiskinan di Jatim
Gubernur sebut kebijakan Menteri Susi penyebab kemiskinan tinggi di Maluku
Penjelasan Puskesmas Mancak soal pasien dibawa ke RS pakai pikap pengangkut pasir
Konektivitas jadi penyebab ketimpangan Indonesia tinggi
Atasi 57 titik kumuh, 3.000 rumah di Palembang bakal dibedah
Bos Bappenas: Jumlah warga miskin RI lebih banyak dari total penduduk Australia