Pemerintah turunkan target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp 50 T
Pemerintah akan menurunkan target penerimaan pajak dari APBN 2017 sebesar 12,9 persen dari Rp 1.498,8 Triliun menjadi Rp 1.448,8. Rencana tersebut diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2017.
Pemerintah akan menurunkan target penerimaan pajak dari APBN 2017 sebesar 12,9 persen dari Rp 1.498,8 Triliun menjadi Rp 1.448,8. Rencana tersebut diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2017.
"Penerimaan perpajakan diusul 12,9 persen pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Darmin mengatakan angka tersebut memang menurunkan target penerimaan pajak sebesar Rp 50 triliun dari APBN 2017. Penurunan target tersebut setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pendapatan pajak pada semester pertama tahun ini.
"Ini kalau dibanding semester satu kelihatannya sulit untuk capai 16 persen. Karena di semester satu kenaikannya hanya 9,6 persen. 12,9 persen itu turun sekitar Rp 50 triliun dari APBN 2017," jelas Darmin.
Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dari pencapaian di 2016, sehingga masih ada pertumbuhan meski tidak sebesar target yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk menggenjot penerimaan pajak.
"Mau tidak mau kita harus menggenjot reformasi di bidang perpajakan. Sekarang barangkali sekurang-kurangnya ada dua hal, pertama yang sifatnya jangka menengah adalah IT nya. Namun jangka pendek adalah menyempurnakan metode untuk mengefektifkan pengumpulan pajak," katanya.
"Tax amnesty memperluas basis pajak. Perluasan basis pajak dari Tax Amnesty kami yakin bisa topang target pajak. Penerimaan pajak sejak 2012 terus naik, dari Rp 980,5 triliun di 2012 dan di 2017 ditarget Rp 1.498,9 triliun. Berarti ditarget tumbuh 16 persen dibanding 2016," pungkasnya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Baca juga:
Berangkat ke KTT G-20, Jokowi fokus perangi penggelapan pajak
Protes soal pajak, bioskop-bioskop India tutup
Sri Mulyani incar kerja sama informasi rekening dengan Singapura
Resmi, Indonesia-Swiss sepakat saling tukar informasi rekening
Tunjangan kinerja pegawai pajak akan berbeda tiap KPP
Ronaldo tolak bayar utang pajaknya
Ditjen Pajak sandera pengusaha kayu tunggak pajak Rp 66,3 miliar