Penerimaan Pajak Semester I DJP Jateng II capai Rp4,89 T
Penerimaan pajak di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II pada semester I/2021 mencapai 39,20 persen atau sebesar Rp 4,890 triliun dari target Rp 12,474 triliun.
Penerimaan pajak di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II pada semester I/2021 mencapai 39,20 persen atau sebesar Rp 4,890 triliun dari target Rp 12,474 triliun.
Penerimaan pajak ini terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 2,699 triliun dengan kontribusi sebesar 55,2 persen dan pertumbuhan sebesar -9,14 persen. Kemudian PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,049 triliun dengan kontribusi sebesar 41,9 persen dan pertumbuhan sebesar 10,79 persen.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
Pajak lainnya Rp 142,299 miliar dengan kontribusi sebesar 2,9 persen dan pertumbuhan sebesar 60 persen. "Realisasi penerimaan pajak yang mencakup wilayah Soloraya serta Jateng bagian selatan ini mengalami pertumbuhan netto sebesar -0,41 persen," ujar Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo, Senin (26/7).
Slamet mengatakan, pertumbuhan neto semester I yang secara agregat menunjukkan tren positif tersebut, masih belum diimbangi dengan pertumbuhan beberapa sektor usaha yang masih mengalami kontraksi negatif.
"Pertumbuhan beberapa sektor yang masih minus ini imbas pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak terhadap perekonomian dan insentif pajak di masa pandemi yang masih berlaku," katanya.
Dia menambahkan, secara sektoral, penerimaan masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 37,49 persen dari total realisasi penerimaan neto dan capaian pertumbuhan sebesar 2,48 persen.
Kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
Untuk fasilitas berupa insentif pajak sepanjang tahun 2020, dikatakannya, terdapat 18.859 permohonan insentif yang diajukan baik insentif PPh 21 DTP, PPh 22 Impor, PPh 25 dan PPh Final PP23.
"Total realisasi insentif yang diterima oleh wajib pajak adalah sebesar Rp 293,5 miliar dengan realisasi terbesar yaitu insentif PPh Pasal 25 sebesar Rp 140,489 miliar," jelasnya.
Selanjutnya
Sementara itu dari segi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 690.487 SPT atau Capaian Rasio sebesar 77,58 persen dari target sebanyak 890.034 SPT.
"Jumlah ini meningkat sebesar 39.314 SPT atau 6 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 yakni sebesar 651.173 SPT," katanya.
Sehubungan dengan semakin mewabahnya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali, pihaknya menerapkan kebijakan pengalihan layanan tatap muka. Layanan perpajakan di KPP dan KP2KP selanjutnya dilaksanakan secara daring.
"Dari 18 unit instansi vertikal yang ada di Kanwil DJP Jawa Tengah II, 12 diantaranya melakukan kebijakan pengalihan layanan tatap muka," pungkas dia.
(mdk/bim)