Pengamat: RUU Pengampunan Nasional bikin pemerintah lupakan korupsi
RUU Pengampunan Nasional sebaiknya dikembalikan lagi menjadi RUU Pengampunan Pajak.
Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dinilai dapat memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan korupsi dan pengemplangan pajak. Lantaran, RUU ini mengatur pengampunan asalkan harta korupsinya dapat dikembalikan ke negara.
"Ini hanya meminta pemerintah untuk melupakan korupsi dan pengemplangan pajak saja. Ini dari sisi keadilan ini tidak fair," ujar Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu (10/10).
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Kenapa RPP itu penting? RPP memberikan panduan yang jelas bagi guru tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Hal ini membantu guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.
Dalam draf RUU Pengampunan Nasional dijelaskan bahwa Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Dalam pasal 2 yang menjelaskan Subjek dan Objek Pengampunan Nasional tercantum 'Setiap Orang Pribadi atau Badan berhak mengajukan permohonan Pengampunan Nasional, kecuali Orang Pribadi atau Badan yang sedang dalam proses penuntutan, atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini'.
Pasal 10 RUU Pengampunan Nasional menyatakan 'Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Orang Pribadi atau Badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia'.
Tiga pasal ini menimbulkan multi interpretasi bahwa selain tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia, berhak mendapatkan pengampunan. Artinya tindak pidana korupsi berpeluang mendapat pengampunan.
Untuk itu, Yustinus mengusulkan RUU Pengampunan Nasional sebaiknya dikembalikan lagi menjadi RUU Pengampunan Pajak. Alasannya, RUU Pengampunan Nasional menimbulkan salah tafsir.
"RUU Pengampunan Nasional ini intinya adalah pengampunan yang lain-lain terutama korupsi, jadi lebih baik dikembalikan saja jadi pengampunan pajak saja jangan yang lain," kata dia.
(mdk/bim)