Pengamat Sebut Kasus BPJS Ketenagakerjaan Beda dengan Jiwasraya dan Asabri
Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.
Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak seperti kasus Jiwasraya dan Asabri.
"Jadi kalau yang beredar sekarang itu sama seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Menurut data yang saya punya tidak ada milik Benny Tjokro Jiwasraya, dan Hanson International," kata Timboel kepada Liputan6.com, Rabu (20/1).
-
Siapa yang menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen untuk bebas korupsi? “Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di HUT 46 ini kembali bersama menegakkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,” ucap Anggoro.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Timboel membenarkan memang pada Mei 2016, Benny memohon kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli saham. Sama halnya Benny Tjokro juga meminta kepada Jiwasraya dan Asabri, namun faktanya BPJS Ketenagakerjaan menolak permohonan Benny tersebut.
"Tetapi ketika dianalisa faktanya memang ditolak. Jadi tidak ada seperti yang dilakukan seperti di Jiwasraya," tegasnya.
Portofolio BPJS Ketenagakerjaan Baik
Timboel mengatakan portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan relatif baik. Di mana mayoritas dari portofolio sahamnya ditempatkan pada saham LQ45 atau saham unggulan. Kendati begitu saham unggulan ini dalam prosesnya juga bisa turun.
"Jadi Kejaksaan Agung masih belum membuka sebenarnya dugaan pidananya di mana? tapi kalau saya melihat dari portofolio saham itu 15,9 persen. Mayoritas dibeli di LQ45 dan hanya satu yaitu Waskita Beton. Tapi sekarang tidak menjadi LQ45 lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, Timboel meminta kepada Kejaksaan Agung untuk membuka ruang dan informasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait saham mana yang dipermasalahkan.
Lantaran sejauh ini portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa Peraturan OJK.
Sebelumnya diketahui, jika Penyidik Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, dengan nilai investasi mencapai triliunan.
"BPJS saat ini masih kita lihat karena transaksinya banyak seperti Jiwasraya. Nilainya sampai Rp43 triliun sekian di reksadana dan saham," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Febri Ardiansyah, Selasa (29/12/2020) waktu lalu.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)