Pengusaha tercekik target tinggi pajak pemerintah

Sementara, pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah menambah negara penerima bebas visa.

Para pengusaha mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum merevisi target penerimaan pajak yang tidak mungkin tercapai serta target fiskal lain yang agresif.

"Seharusnya dilakukan relaksasi, lebih ke stimulus. Ini catatan penting," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam diskusi bersama Presiden di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7).

Selain itu, Apindo juga memberikan catatan terhadap kebijakan moratorium penangkapan ikan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang belum dicabut dan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok melalui Peraturan Presiden.

"Meskipun moratorium cukup baik, tapi terlalu panjang lebih dari enam bulan. Harus dicarikan solusi dan harus ada upaya bersama untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok agar inflasi terjaga," kata dia.

Namun begitu, para pengusaha masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bagus pada tahun ini. Bahkan, Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai di atas lima persen.

"Kita harus berpikir optimistis, peran pemerintah juga harus mendukung, paling penting adalah ciptakan keyakinan sektor ril untuk tetap meraih pertumbuhan ekonomi paling tidak di atas 5 persen. Kan target di atas 5,2 persen. Tapi kalau kami dapat bisa 5,2 persen cukup baik," jelas dia.

Kebijakan yang membuat pertumbuhan ekonomi meningkat adalah pembebasan visa untuk 30 negara yang membuat sektor pariwisata menggeliat. Dengan begitu, wisatawan asing bakal masuk ke Indonesia dan menambah devisa negara.

"Menurut saya cukup positif. Diharapkan semester kedua 2015, ekonomi bisa tumbuh baik. Ini siklus ekonomi biasanya lebih bagus di semester kedua, dibandingkan semester pertama," pungkas dia.