Penjelasan Lengkap BPTJ Soal Perluasan Sistem Ganjil Genap
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Karlo Manik mengatakan, perluasan kebijakan ganjil genap akan diterapkan dalam waktu dekat. Titik-titik yang bakal mengalami pemberlakuan skema tersebut pun masih dikaji.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Karlo Manik mengatakan, perluasan kebijakan ganjil genap akan diterapkan dalam waktu dekat. Titik-titik yang bakal mengalami pemberlakuan skema tersebut pun masih dikaji.
"Sekarang ini masih dalam tahap kajian. Daerah-daerah mana juga itu masih dikaji. Belum ditetapkan tapi saya yakin dalam waktu dekat itu akan ditetapkan mungkin nanti DKI yang akan menetapkan," kata dia saat ditemui, di Hotel Meridien, Jakarta, Selasa (6/8).
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Bagaimana sistem upah bagi para Gacong? Karena pemilik lahan merasa terbantu, mereka akan diberi upah yakni dengan hitungan 5 banding satu. Jika mereka bisa mendapatkan 5 pocong, maka upah yang didapat adalah 1 pocong untuk dibawa pulang.
-
Bagaimana sistem persinyalan Stasiun Gundih saat ini? Sekitar tahun 2009-2010, Stasiun Gundih telah menggunakan sistem persinyalan elektrik buatan PT Len Industri, menggantikan sistem persinyalan mekanik.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Kapan sistem tanam paksa mulai diterapkan di Indonesia? Pemerintah kolonial kemudian mulai membidik pajak tanam paksa yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch.
-
Bagaimana cara mengatasi kendala distribusi pupuk bersubsidi menurut Ganjar Pranowo? Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
Dia pun mengatakan bahwa titik-titik yang akan diterapkan skema ini pun akan diperluas. Kebijakan ini diharapkan tidak saja menekan kemacetan, melainkan juga mengurangi polusi.
"Pasti memperluas. Tapi kita sudah bicara sama-sama, kita memang harus begitu untuk mengatasi kemacetan termasuk udara yang selama ini diisukan yang lagi tren kita bicarakan," ujarnya.
"Mungkin Pak Gubernur sudah melihat itu memang harus kita perluas lagi. Mungkin dalam waktu dekat. Tidak lama ini. Kita sarankan juga begitu supaya ini segera dijalankan juga.
Sementara terkait informasi penerapan juga akan berlaku bagi sepeda motor, ia menyatakan hal itu masih dikaji. Kewenangan penerapan skema ini, lanjut dia berada di tangan Pemprov DKI Jakarta.
"Motor juga lagi dikaji. Boleh tidak ada ganjil genap dan lain sebagainya. Bukan hanya mobil saja. Karena memang kondisi udara kita juga sudah, kita dengar kan termasuk yang buruk. Tapi keputusan nanti kita lihat. (Keputusan) di Gubernur. Karena itu berada di DKI," tandasnya.
Baca juga:
Wacana Ganjil Genap untuk Motor, M Taufik Minta Anies Tak Sulitkan Warga
Ganjil Genap Diperluas, Polisi Tak Masalah Jumlah Motor di DKI Meningkat
Polisi Sebut Ganjil Genap untuk Motor Harus Punya Payung Hukum
Djarot Tak Setuju Ganjil Genap Motor: Kasihan Wartawan
Anies Bebaskan Kendaraan Listrik dari Aturan Ganjil Genap
Jurus Jitu Anies Baswedan Atasi Masalah Polusi Udara di Jakarta
Daftar Lengkap Perluasan Ganjil Genap di Jakarta