Penjelasan Menko Darmin soal sanksi bagi pengusaha tak bawa DHE ke RI
Beberapa waktu lalu, bahkan pemerintah berencana mengenakan enforcement (sanksi) pelarangan ekspor apabila pengusaha tidak membawa DHE ke dalam negeri. Namun demikian, hal ini dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan berbagai cara untuk menarik devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri. Langkah ini dilakukan menyusul pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi secara terus menerus sejak awal tahun lalu.
Beberapa waktu lalu, bahkan pemerintah berencana mengenakan enforcement (sanksi) pelarangan ekspor apabila pengusaha tidak membawa DHE ke dalam negeri. Namun demikian, hal ini dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Darmin mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan enforcement kepada eksportir. "Ya enggak lah. Kita akan ngomong persuasif. Ada undang-undangnya, kita tidak mau langgar juga kan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/9).
Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengintensifkan komunikasi dengan eksportir agar seluruh DHE di bawa ke dalam negeri. "Artinya, kita tidak akan ngomong, membuat aturan secara umum. Kita akan ngomong dengan eksportir nya saja," jelasnya.
Sejauh mengefektifkan DHE, pemerintah juga melakukan kebijakan lain untuk meningkatkan devisa. Salah satunya penggunaan Biodiesel 20 persen (B20), yang ditargetkan mampu menghemat devisa sebesar USD 2,3 miliar.
"Presiden ingin betul-betul supaya langkah-langkah yang sudah dibuat rumusnya itu sedetail mungkin dan dikomunikasikan. Supaya masyarakat, tidak kemudian menganggap ya ini kayak dulu lagi," tandasnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan baru mengenai relaksasi transaksi swap lindung nilai (swap hedging). Relaksasi tersebut diharapkan dapat menurunkan swap rate yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan pertukaran seri atau rangkaian pembayaran interest secara fixed dalam satu mata uang yang sama.
Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono berharap penurunan swap rate ini dapat mendorong pelaku usaha membawa seluruh davisa hasil ekspornya ke dalam negeri. Untuk melihat efektivitas penurunan swap rate terhadap pemasukan devisa ekspor pemerintah akan melalukan evaluasi.
"Dengan Bank Indonesia menurunkan swap ratenya, mestinya lumayan efektif. Cuma kita akan evaluasi lagi. Kadang kan, perbandingan sedikit pun dengan diturunkan setinggi itu kan masih ada selisih dari sisi bisnis," ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/8).
Susi mengatakan, jika nantinya kebijakan bank sentral ini belum efektif menarik devisa hasil ekspor masuk ke dalam negeri, maka pemerintah akan melakukan langkah lain. Langkah lain tersebut antara lain pelarangan aktivitas ekspor seperti yang pernah dilakukan pada 2011 lalu.
Baca juga:
Jokowi minta pelemahan Rupiah tak pengaruhi kemudahan bisnis Indonesia
Pemerintah mulai menghitung keuntungan dari Asian Games 2018
Rupiah terperosok ke level Rp 14.816, Jokowi kumpulkan menteri di Istana Merdeka
Bos Bappenas optimis target inflasi 3,5 persen tahun ini tercapai
Cara Sri Mulyani bangun wilayah terpencil dan tertinggal di Indonesia