Penyerapan anggaran kementerian BUMN lelet, ini alasan Menteri Rini
Penyerapan anggaran Kementerian BUMN baru mencapai 33,7 persen atau sekitar Rp 49,83 miliar.
Penyerapan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 30 Agustus 2015 baru mencapai 33,7 persen atau sekitar Rp 49,83 miliar dari pagu Rp 148,07 miliar.
Anggaran ini akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 119,27 triliun (realisasi Rp 44,7 miliar atau 37,5 persen) dan program pembinaan BUMN sekitar Rp 28,8 miliar (realisasi Rp 5,13 miliar atau 17,8 persen).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan ada tiga kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tahun ini masih lelet.
"Adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan rapat di hotel dan perjalanan dinas pada awal tahun anggaran. Selain itu, pengisian JPT Madya yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu cepat serta adanya perubahan struktur organisasi K-BUMN yang baru dapat diselesaikan secara tuntas pada akhir Juli 2015, serta adanya kegiatan yang membutuhkan proses lelang dan bahkan perlu dilakukan lelang ulang," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9).
Untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Rini meminta masing-masing unit kerja untuk segera menyelesaikan proses pengadaan yang tertunda, monitoring rencana pencapaian output dan pencairan anggaran setiap awal bulan. Rini juga minta anak buahnya agar meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang lebih implementatif, serta mempercepat proses penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.
"Untuk 2015, kami dapat menyerap anggaran kurang lebih 90 persen dari pagu anggaran," jelas dia.
Untuk tahun depan, Rini meminta pagu anggaran mencapai Rp 345 miliar, yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp 165,857 miliar dan program pembinaan BUMN Rp 179,142 miliar.
"Jumlah pagu ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang sebagian besar untuk kegiatan pembinaan BUMN," ungkapnya.
Adapun program kerjasama Kementerian BUMN pada 2016, antara lain penyusunan laporan keuangan gabungan semua BUMN, penyusunan digital maping BUMN untuk pemetaan aset, identifikasi dan monitoring pencapaian program BUMN, kajian restrukturisasi BUMN, penyusunan kajian daya saing industri gula di BUMN.
Kemudian, perbaikan mekanisme tata kelola pemberian persetujuan aksi korporasi dengan cara mereview peraturan dan SOP yang ada, penyusunan kajian remunerasi direksi dan dewan komisaris per sektor usaha BUMN, penyusunan shadow rating, hingga expo produk-produk BUMN.
Dia melanjutkan, pada 2016, persentase alokasi anggaran untuk program pembinaan BUMN lebih besar dibandingkan alokasi anggaran program pembinaan BUMN pada tahun ini.
"Hal tersebut menggambarkan bahwa Kementerian BUMN pada tahun depan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan BUMN, utamanya dalam rangka mendukung program atau kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur," tutup dia.
Baca juga:
Ini penyebabnya leletnya penyerapan anggaran pemerintah versi FITRA
Tiap bulan Kementerian PU-Pera harus habiskan Rp 17,79 triliun
Fitra sebut perpres percepatan anggaran dorong korupsi massal
Indef sebut Pemda lakukan kejahatan anggurkan dana pembangunan
Serapan anggaran rendah, ini alasan Menteri Saleh Husin