Per 31 Agustus 2015, belanja negara tembus Rp 1.000 triliun
Itu 53,1 persen dari total belanja negara dalam APBN Perubahan 2015.
Hingga 31 Agustus 2015, belanja negara mencapai Rp 1.054,2 triliun. Itu sebesar 53,1 persen dari total belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, dari total realisasi belanja anggaran tersebut, komponen belanja Kementerian Lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp 320,7 triliun atau 40,3 persen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
Tercatat K/L dengan realisasi pencairan anggara terbesar secara persentase adalah Kementerian Sosial yakni 64,7 persen dan Kementerian Pendidikan sebesar 60,9 persen.
"Paling besar memang Kementerian Pendidikan itu untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kementerian Sosial. Jadi kebanyakan adalah untuk bantuan sosial," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9).
Berikut realisasi belanja K/L hingga 31 Agustus 2015 yang dihimpun Kementerian Keuangan:
1. Kementerian Sosial Rp 14,5 triliun atau sebesar 64,7 persen
2. Polri Rp 34,8 triliun atau sebesar 60,9 persen
3. Kementerian Keuangan Rp 15,3 triliun atau sebesar 59,6 persen
4. Kementerian Kesehatan Rp 28,3 triliun atau sebesar 55,2 persen
5. Kementerian Pertahanan Rp 53,6 triliun atau sebesar 52,4 persen
6. Kemendikbud Rp 23,7 triliun atau sebesar 44,5 persen
7. Kementerian Hukum dan HAM Rp 4,9 triliun atau sebesar 43,4 persen
8. Kementerian Agama Rp 25,7 triliun atau sebesar 42,7 persen
9. Kementerian Pertanian Rp 12,4 triliun atau sebesar 37,9 persen
10. Kemenristek dan Pendidikan Tinggi Rp 15,5 triliun atau sebesar 35,5 persen
11. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Rp 33,5 triliun atau sebesar 28,3 persen
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 3 triliun atau sebesar 28,2 persen
13. Kementerian Perhubungan Rp 9,8 triliun atau sebesat 15,1 persen
14. Kementerian ESDM Rp 2,2 triliun atau sebesat 14,9 persen
15. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp 500 miliar atau sebesar 5,7 persen
Baca juga:
Menhub Jonan klaim hanya tersisa Rp 10 T anggaran belum terserap
Ini data serapan anggaran kementerian pimpinan Luhut & Rizal Ramli
Serapan anggaran kementerian naungan Menko Darmin sangat rendah
Triwulan III/2015, Bank Indonesia yakin ekonomi mulai membaik
BI Rate tetap 7,5 persen untuk antisipasi The Fed naikkan suku bunga