Perjalanan Karir Anggito Abimanyu, Calon Wakil Menteri Keuangan Dampingi Sri Mulyani
Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah dipanggil oleh Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024.
Presiden terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk tiga calon wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani selama periode 2024-2029.
Ketiga calon tersebut adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
- Bertemu Selama 3 Jam, Sri Mulyani Dapat Kursi Menteri dari Prabowo?
- Pertemuan Penting Prabowo dengan Sri Mulyani, Terpampang Foto Jenderal TNI Adik Ipar Soeharto
- Sebelum Dibawa ke Sidang Paripurna, Sri Mulyani Akui RAPBN 2025 Sudah Dapat Lampu Hijau dari Prabowo-Gibran
- Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
"Kami diberikan tugas yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar," kata Thomas saat berbicara di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10).
Dia menambahkan bahwa ketiga calon tersebut diminta untuk membantu kinerja Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah dipanggil oleh Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024.
"Kami bertiga akan berkolaborasi untuk mendukung Ibu Menkeu, kami adalah trio Wamen, 3 in 1, dan akan menjalankan tugas-tugas ini sebaik mungkin," ungkap Thomas.
Salah satu calon wakil menteri keuangan, Anggito Abimanyu, memiliki rekam jejak yang kuat di Kementerian Keuangan.
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari tahun 2017 hingga 2022.
Lahir pada 19 Februari 1963, Anggito menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985, kemudian melanjutkan studi master dan doktor di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat.
Perjalanan Karier
Berikut adalah ringkasan perjalanan karier Anggito Abimanyu, berdasarkan informasi dari dev.sv.ugm.ac.id:
-Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM (2022-sekarang)
- Dosen di Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (2018-sekarang)
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Republik Indonesia (2017-2022)
- Komisaris, BRI Syariah, Indonesia (2015-2017)
- Chief Economist, BRI, Indonesia (2014-2017)
- Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Republik Indonesia (2012-2014)
- Direktur P2EB (Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis), Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (2010-2012)
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2003-2010)
- Staf Ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia (1999-2003)
- Research Fellow, World Bank, Washington DC (1992-1994)
- Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988-2018)
Prabowo Subianto Minta Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan
Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelumnya telah mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Bendahara Negara.
Sri Mulyani merupakan salah satu menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil oleh Prabowo.
Mereka membahas beberapa topik penting selama pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Prabowo.
Setelah pertemuan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Prabowo meminta agar dia kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
"Beliau sangat peduli terhadap dampak APBN bagi masyarakat, sehingga kami berdiskusi cukup lama," kata Sri Mulyani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10).
"Oleh karena itu, saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk kembali menjadi Menteri Keuangan," tambahnya.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa dia telah sering berdiskusi dengan Prabowo mengenai penggunaan anggaran negara, termasuk rencana anggaran untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami selalu berkonsultasi dan mendiskusikan berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan mendukung program-program beliau," ujarnya.
Selanjutnya, Sri Mulyani mengungkapkan arahan Prabowo untuk masa depan, termasuk pengelolaan penerimaan negara, seperti pajak, bea dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja negara.
"Belanja negara untuk kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah dan berbagai investasi, perlu dioptimalkan dan ditingkatkan kualitasnya agar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.