Permudah Audit Laporan Keuangan, Kementerian Diminta Terbuka ke BPK
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua Menteri untuk terbuka kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu guna memudahkan proses audit laporan keuangan Kementerian.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua Menteri untuk terbuka kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu guna memudahkan proses audit laporan keuangan Kementerian.
"Akses data saya kira sangat penting. Jadi saya minta semua teman-teman menteri kita buka saja. Tidak perlu ada yang disembunyikan," kata dia, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).
-
Dimana KPK menunjukkan uang yang disita dari Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Dimana penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 dilaksanakan? Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi pada momen penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 di auditorium kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (2/5).
-
Siapa yang menyampaikan paparan tentang upaya OJK dalam penguatan governansi dan integritas di Sektor Jasa Keuangan? “Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kapan PLN mencapai kinerja keuangan terbaik? Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, inovasi dan transformasi digital yang dilakukan PLN mampu membawa perusahaan mengantongi kinerja keuangan yang terbaik sepanjang sejarah.
Dia menyarankan agar BPK dapat bebas mengakses data-data keuangan setiap kementerian dan lembaga yang diaudit. Dengan tujuan untuk menghindari persepsi 'mencari-cari kesalahan' sehingga hasil audit dan prosesnya tidak diragukan.
"Saya mohon teman-teman sekalian, kita buka pintu data kita semua kepada teman-teman auditor untuk memeriksa di tempat kita masing-masing. Saya atas nama teman-teman menteri yang hadir, mengucapkan terima kasih. Saya sangat merasa kerja sama dengan BPK selama ini tidak mencari-cari salah. Justru mengingatkan kita awal-awal kalau ada hal yang tidak baik. Dan itulah spirit dari BPK," ujarnya.
Luhut juga menyatakan permohonan maaf jika selama audit, BPK menemukan laporan yang salah. "Terkadang kan juga ada yang tidak pas. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan atas nama teman-teman, selama ini, kepada BPK," dia menambahkan.
Selain itu, Menko Luhut juga mengingatkan untuk masing-masing Kementerian menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK. "Dan kalau ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki, dengan tidak ada maksud untuk mencari kesalahan orang," ujarnya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya audit dilakukan sesuai jadwal agar proses berjalan lancar. "Mengenai jadwal saya kira juga sangat penting, supaya kita betul-betul memenuhi jadwal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sehingga betul-betul semua dilakukan secara profesional," tutupnya.
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian
BPK mulai melakukan audit keuangan 2019 beberapa kementerian yang berada di bawah Anggota IV. Audit akan dilakukan mulai 6 Januari hingga 20 Mei mendatang.
Anggota IV BPK RI, Isma Yatun, mengatakan ada enam kementerian yang diaudit. Yaitu itu Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Pertanian.
"Pemeriksaan ini mempunyai tujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan masing-masing Kementerian Lembaga," kata dia, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).
Dia mengungkapkan, ada beberapa kriteria dalam audit tersebut. Di antaranya adalah kesesuaian penyajian angka-angka dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap UU serta efektivitas.
Dia menyebutkan ke enam kementerian tersebut saat ini telah memiliki laporan keuangan yang baik, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Tahun lalu opini sudah cukup bagus 5 dari 6 K/L telah menerima opini WTP. Hanya satu yang masih menerima Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujarnya.
(mdk/azz)