Pertama Dalam Sejarah, Sudah 5.500 Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Dia menjelaskan bahwa misi besar program yang diinisiasi Kemendikbudristek itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ali Rahim menyebut bahwa sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK. Hal itu merupakan pencapaian pertama kalinya dalam sejarah.
Dia menyebut menyebut bahwa program guru ASN PPPK memberi kepastian ketersediaan pendidik. "Selain meningkatkan kesejahteraan guru, program ini juga untuk menciptakan kepastian terhadap ketersediaan pendidik di masa mendatang," ujar Ali dikutip dari Antara Jakarta, Sabtu (17/3).
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Kapan Puji Astuti dikukuhkan sebagai Guru Besar? Prof. Dr. apt. Puji Astuti, S.Si., M.Sc baru saja dikukuhkan sebagai guru besar bidang Biologi Farmasi Fakultas Farmasi UGM. Status sebagai guru besar diterima Puji Astuti pada Selasa (29/8) di Balai Senat UGM.
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Siapa yang mengeluh tentang honor guru ngaji di Tangerang? Saat itu, Mahfud mendengarkan keluhan guru ngaji asal Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengaku hanya menerima honor sebesar Rp250 ribu per bulan.
-
Apa yang dijanjikan Mahfud terkait honor guru ngaji? Calon Wakil Presiden RI nomor urut 3, Moch Mahfud Md berjanji meningkatkan kesejahteraan guru agama, ustaz dan guru ngaji jika terpilih sebagai Wakil Presiden.
-
Siapa yang memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
Dia menjelaskan bahwa misi besar program yang diinisiasi Kemendikbudristek itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Pemerintah sudah punya niat yang bagus," jelas dia.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan jumlah formasi pada ASN PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota.
"Apalagi, pemerintah pusat telah menjamin gaji ASN PPPK dan tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Pokoknya, apa yang diamanatkan menjadi tanggung jawab. Kami harus mengusulkan semaksimal mungkin," kata Emil.
Hal itu dikarenakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan guru ASN PPPK telah disediakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum.
Akan tetapi tidak semua Pemda memahami bahwa gaji dan tunjangan guru ASN PPPK sudah ditanggung pemerintah pusat, sehingga enggan mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan daerah. Padahal, banyak guru yang masih berstatus honorer maupun yang akan memasuki masa pensiun.
Gubernur Riau, Syamsuar menjelaskan pihaknya mendukung Kemendikbudristek menyukseskan program guru ASN PPPK. Pada 2022, Pemprov Riau mendapatkan formasi sebanyak 3.302 guru.
"Kami berharap rekrutmen guru ASN PPPK berjalan baik dan lancar. Nanti para guru tenang mengajar sesuai tempat serta lokasi yang tersedia di masing-masing sekolah," imbuh Syamsuar.
(mdk/idr)