Pimpinan Komisi XI DPR Geram Kampung Halamannya Disebut Paling Rentan Miskin
Bambang menjelaskan berdasarkan data tersebut terbukti bahwa masyarakat yang tingkat kerentanan kemiskinan tidak melulu yang berada di wilayah timur Indonesia. Ada aspek lain yang membuat sebuah provinsi memiliki tingkat kerentanan miskin yang tinggi.
Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengaku geram saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kampung halamannya, Provinsi NTT disebut sebagai provinsi dengan tingkat kerentanan kemiskinan paling tinggi.
Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
Kejadian itu bermula ketika Bambang menjelaskan kondisi tingkat kerentanan miskin Indonesia. Bambang menjelaskan berdasarkan data BPS, NTT merupakan provinsi dengan tingkat tertinggi, disusul Aceh dan Lampung.
"Mohon maaf untuk Pak Ketua dan Pak Johnny Plate, provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi adalah NTT 27,4 persen, disusul Aceh 26 persen dan Lampung 26 persen," ungkap Bambang di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI DPR, Jakarta, Rabu (16/1).
Bambang menjelaskan berdasarkan data tersebut terbukti bahwa masyarakat yang tingkat kerentanan kemiskinan tidak melulu yang berada di wilayah timur Indonesia. Ada aspek lain yang membuat sebuah provinsi memiliki tingkat kerentanan miskin yang tinggi.
Misalnya ciri-ciri masyarakat rentan miskin adalah 43 persen rumah tangga yang tidak punya akses sanitasi yang layak dan 37 persen tidak punya akses air minum layak. Lalu sebanyak 54 persen masyarakat rentan miskin ada di kota sedangkan 46 persen juga ada di kota.
"Jadi ini tidak melulu masalah Timur Barat, tapi masalah spesifik pada provinsinya," kata Bambang.
Usai Bambang menyelesaikan paparannya, Mekeng langsung mengonfirmasi kebenaran data tersebut kepada Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto. "Mengenai kerentanan, apa benar NTT paling rentan? Saya tidak percaya warga Papua di gunung lebih makmur dari NTT. Coba jelaskan," tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut Bos BPS kemudian menjelaskan bahwa tingkat kerentanan miskin berbeda dengan tingkat kemiskinan. Jika melihat tingkat kemiskinan, maka Papua memang lebih tinggi dari NTT. Namun untuk rentan miskin, NTT lah yang paling tinggi.
"Untuk di Papua memang kemiskinan lebih tinggi dari NTT. Tetapi kita bicara kerentanan, di Papua jatuhnya miskin bukan rentan miskin. Seperti itu pak," jelas Kecuk.
Mendengar jawaban itu, Mekeng justru mengungkapkan kegusarannya. Menurut politisi Partai Golkar ini penyebab tingkat kerentanan miskin NTT tinggi lantaran infrastruktur yang buruk.
"Di NTT daerah yang terbelakang, terpencil dan termiskin masih banyak. Kondisi jalan ancur-ancuran, itu yang membuat orang makin miskin," kata Mekeng.
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus pada perbaikan jalan di desa-desa khususnya di NTT. "Jadi yang harus disiapkan pemerintah itu jalannya. Kalau jalan tol dibangun terus tidak juga buat orang di kampung sejahtera," tegas dia
"Harus dibangun juga jalan-jalan di kampung itu. Kalau jalan tidak pernah diperbaiki, kemiskinan tidak akan pernah terbaiki," tandasnya.
Baca juga:
Pidato Prabowo Sentil Tingginya Kemiskinan Saat ini, Cek Faktanya di Sini
5 Fakta di Balik Turunnya Jumlah Penduduk Miskin RI Capai 25,26 Juta Orang
Angka Kemiskinan Kembali Turun, Ini Kata Menko Darmin
Khawatir Protes Petani Demak 'Digoreng' Elite Politik, Ganjar Borong 10 Ton Cabai
10 Deretan Janji Perbaikan Ekonomi RI di Pidato Kebangsaan Prabowo