PNS Utang ke Bank untuk Kredit Konsumtif, Beli Mobil dan Gadget Terbaru
PNS yang mengambil kredit tersebut digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif untuk memenuhi gaya hidupnya seperti membeli gadget terbaru, hingga kendaraan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyayangkan sikap beberapa PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu kemudian menimbulkan perilaku konsumtif yang membuat PNS seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.
Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengatakan, kebijakan pengajuan penjaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap bank berbeda. Ada bank yang menganggap SK sebagai salah satu pelengkap syarat pengambilan kredit, ada juga yang tidak sebagai agunan.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Mengapa keberadaan bank pemerintah penting dalam perekonomian nasional? Bank pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank BUMN, adalah salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, memainkan peran yang krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
-
Bagaimana bank meningkatkan keamanan akun nasabah? Akibatnya, banyak bank dan institusi beralih ke langkah keamanan yang lebih kuat seperti autentikasi multifaktor dan verifikasi biometrik untuk meningkatkan keamanan akun dan melindungi informasi sensitif.
"Seperti pinjaman biasa. Kebijakan tiap bank bisa berbeda-beda terkait penggunaan SK sebagai agunan," ujar David kepada Merdeka.com, Kamis (26/1).
Dia menerangkan, pengambilan kredit menggunakan SK PNS biasanya tergantung pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memang sudah terkait atau sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Menurut David, para PNS yang mengambil agunan dengan menggunakan SK bisa saja berlebihan dan bisa menimbulkan moral hazard.
"Karena tidak adanya agunan sehingga pinjaman bisa berlebihan dan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif," terang dia.
Dia menyebut, PNS yang mengambil kredit tersebut digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif untuk memenuhi gaya hidupnya seperti membeli gadget terbaru, hingga kendaraan. "Biasanya untuk kredit konsumtif," tambahnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menilai ekonomi kelompok aparatur sipil negara (ASN) atau PNS berada di atas rata-rata masyarakat kebanyakan. Sebab, rata-rata anggaran satu orang PNS per tahun masih di atas dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia.
Namun, Menteri Anas menyayangkan sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu lantas menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.
"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
(mdk/idr)