Politikus Gerindra kritik target pertumbuhan 2018 tak sesuai RPJMN sebesar 7 persen
Anggota DPR Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Willgo Zainar, mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2018 terlampau rendah. Selain itu, target belanja yang telah ditetapkan juga tergolong jauh dari yang diperkirakan.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Dalam rancangan tersebut pemerintah telah menetapkan target asumsi dasar dan target pembangunan yang harus dicapai pada 2018.
Anggota DPR Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Willgo Zainar, mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 2018 terlampau rendah. Selain itu, target belanja yang telah ditetapkan juga tergolong jauh dari yang diperkirakan.
"Fraksi Gerindra tidak setuju RAPBN 2018, karena target belanja dan pertumbuhan ekonomi terlampau rendah," ujar Willgo di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (25/10).
Alasan lain fraksi Gerindra tidak setuju dengan keputusan RAPBN 2018 yakni pemerintah dinilai gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015 sampai 2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Di mana realitas maksimal hanya akan mencapai 5,25 persen.
"Pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan, di mana realitas maksimal hanya akan mencapai 5,25 persen," jelasnya.
Hal lain yang membuat partai besutan Prabowo Subianto tersebut pesimistis adalah kondisi utang pemerintah yang diperkirakan hingga akhir 2017 sebesar Rp 4.000 triliun atau 29,4 persen dari PDB dinilai sangat berbahaya. "Jika APBN tergantung pada utang maka akan mengakibatkan pemerintah harus membuat utang baru karena Pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan negara," tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, mengatakan pihaknya setuju dengan target pemerintah namun harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat miskin salah satunya pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur contohnya. Kalau kita simak mekanisme pembebasan lahan itu jangan sampai pemerintah membeli lahan yang cukup mahal karena sudah dikuasai oleh para mafia tanah. Artinya tidak dinikmati oleh pemilik lahan awal seperti para petani," jelasnya.
Ecky juga mengatakan selama ini pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur untuk kalangan masyarakat menengah keatas. Sementara kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah kurang mendapat perhatian pemerintah.
"Proyek infrastrukturnya juga harus proyek proyek yang benar benar langsung bermanfaat kepada masyarakat. Bukan proyek proyek seperti LRT dan Kereta cepat, itu akan dinikmati oleh masyarakat menengah keatas yang punya mobil. Lebih baik sebenarnya ke irigasi, bendungan yang memang menyentuh masyarakat miskin," tandasnya.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Baca juga:
Ini rahasia Menteri Sri Mulyani capai target penerimaan pajak dan cukai di 2018
Misbakhun sindir parpol penolak RAPBN 2018 lakukan pencitraan sesaat
Ini arahan Sri Mulyani dalam pemanfaatan dana desa 2018 sebesar Rp 766,2 T
Target utang Rp 325 T di 2018, Menkeu Sri Mulyani janji realisasi bisa lebih rendah
2018, Pemerintah target pendapatan Rp 1.894 T dan belanja Rp 2.220 T
Ini postur RAPBN 2018 yang disepakati untuk disahkan di rapat paripurna DPR
Ini asumsi dasar dan pembangunan yang diajukan pemerintah tahun depan